Jakarta, Batamnews - Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, telah mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan proyek Rempang Eco City.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat pada Rabu (13/9), Muhammad Rudi menjelaskan, "Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar."

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," tambahnya.

Baca juga: Polresta Barelang Tetapkan 34 Orang Sebagai Tersangka Kericuhan Unjuk Rasa di BP Batam

Rudi menguraikan bahwa dana sebesar Rp1,6 triliun akan digunakan untuk berbagai aspek pembangunan, termasuk prasarana konektivitas darat sebesar Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan sebesar Rp790,65 miliar. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

Di sisi lain, Rudi mengungkapkan bahwa BP Batam perlu segera membebaskan lahan seluas 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan ini akan digunakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk membangun pabrik kaca dan panel surya hasil investasi Xinyi Group, yang akan berdampak pada 700 kepala keluarga (KK) di 3 kampung.

Selain itu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang juga harus dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharapkan menyelesaikan relokasi ini paling lambat pada 28 September 2023. Namun, Rudi mengakui bahwa BP Batam tidak memiliki cukup dana untuk merelokasi 700 KK sekaligus.

Baca juga: Presiden Jokowi Respon Konflik Pulau Rempang: Solusi Komunikasi dan Pendekatan Humanis

"Karena waktunya cepat, kami harus menyelesaikan, kami tidak memiliki cukup uang untuk melakukannya sekaligus. Tadi sudah kita laporkan bahwa kita membutuhkan dana cukup besar Rp1,6 triliun jika kita ingin membangun semua sekaligus," ungkap Rudi.

Sebagai solusi, ia mengusulkan memberikan izin kepada warga yang rumah relokasinya belum terbangun untuk mendapatkan uang sewa tempat tinggal sebesar Rp1,2 juta per bulan. Selain itu, setiap anggota keluarga yang terdampak akan menerima uang makan sebesar Rp1,2 juta per bulan.

Bagi warga Rempang yang sudah menempati rumah relokasi, mereka hanya akan mendapatkan uang makan sebesar Rp1,2 juta dan tidak akan mendapatkan uang sewa rumah.