Jakarta, Batamnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti konflik yang terjadi di Pulau Rempang, yang sebelumnya telah menyebabkan kericuhan di daerah tersebut. 

Dalam pidato pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional (PSN) 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jokowi menyatakan bahwa akar permasalahan di Pulau Rempang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan komunikasi.

Jokowi dengan tegas mengingatkan semua pihak untuk menghindari pendekatan represif saat menyelesaikan sengketa lahan atau masalah lainnya. Dia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menangani permasalahan seperti ini.

"Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soal lahan, pembiayaan anggaran, atau perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi.

Baca juga: Sosok Abang Long: Dari Orator Karismatik hingga Penangkapan yang Kontroversial

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan humanis dalam pembebasan lahan untuk Proyek Strategi Nasional (PSN). Dia menyatakan bahwa masyarakat akan merasa senang jika mereka diberikan ganti rugi dengan harga yang adil dan terbaik.

"Masyarakat senang jika ada ganti rugi yang memberikan manfaat. Bukan hanya ganti rugi, tapi ganti untung, karena harganya adalah yang terbaik. Karena PSN ini bertujuan memberi manfaat bagi rakyat, bukan sebaliknya," jelasnya.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia telah mengambil tindakan dengan menelepon Kapolri pada tengah malam untuk menyelesaikan masalah di Pulau Rempang.

"Saya sudah membahas masalah di Pulau Rempang. Tadi malam, tengah malam, saya menelepon Kapolri," ungkap Jokowi.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Ungkap Status Tanah Pulau Rempang Batam: Tidak Ada HGU

Namun, ia juga menyayangkan bahwa masalah semacam ini harus mencapai tingkat presiden. Menurutnya, konflik di Pulau Rempang pada dasarnya hanya terjadi karena kesalahan komunikasi yang bisa diatasi di tingkat yang lebih rendah.

"Ini hanya masalah salah komunikasi di bawah. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, itulah yang harusnya diselesaikan. Mengapa masalah seperti ini harus sampai ke presiden?" tanya Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar setiap masalah terkait pembebasan lahan atau hal lain yang sulit diselesaikan segera dilaporkan kepada menteri terkait. Ia tidak ingin masalah berlarut-larut dan melebar.

"Jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera sampaikan, segera laporkan kepada dirjen terkait, kepada menteri terkait. Jangan perlu ditanya terus. 'Siap, Pak.' Bagaimana? 'Beres, Pak? Beres, beres.' Aman, Pak? 'Aman, aman.' Tapi nanti begitu di ujung, 'mohon maaf, Pak. Belum selesai, Pak. Tidak bisa selesai, Pak'. Nah, itulah yang ingin kita hindari. Biasanya kita bisa menemukan solusi jika kita bersama-sama mencari jalan keluar," tutup Jokowi.