BATAMNEWS.CO.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah agar permasalahan dualisme dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Jokowi mengatakan, dualisme kewenangan dan pengelolaan Batam yang terjadi antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam berdampak kepada kepastian hukum bagi investor, masalah penyediaan infrastruktur, masalah kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

"Saya ingin masalah-masalah ini segera diselesaikan, dan saya minta Menko Perekonomian untuk memaparkan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang terkait dengan penyelesaian masalah ini," tegas Jokowi dilansir okezone.

Menurut Jokowi, pembahasan kawasan FTZ Batam sudah sangat sering dilakukan. Maka dari itu, diperlukannya terobosan dan penyelesaiannya.

"Rapat kali ini adalah rapat terbatas yang kurang lebih yang kelima ini, mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK)," jelas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, saat ini sudah memasuki era kompetisi dan persaingan, sehingga dibutuhkan langkah-langkah dan terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK), baik yang berada di Batam, Bintan dan Karimun, dan juga kawasan-kawasan yang lainnya.

"Seluruh kawasan ekonomi khusus harus mempunyai daya tarik, memiliki daya saing, competitiveness, mempunyai keunggulan-keunggulan, sehingga kota perlu mengurai dan harus berani menyelesaikan persoalan-persoalan, mengurai hambatan-hambatan yang membuat KEK ini sulit dibangun dan tidak berkembang dengan baik," tukasnya.
 
(ind)