KPK Membuka Kemungkinan Pemeriksaan Terhadap Cak Imin Terkait Dugaan Korupsi

KPK Membuka Kemungkinan Pemeriksaan Terhadap Cak Imin Terkait Dugaan Korupsi

KPK bakal memeriksa Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi saat dia jadi Menteri tenaga Kerja (ilustrasi)

Jakarta, Batamnews - Setelah Muhaimin Iskandar, yang dikenal sebagai Cak Imin, dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) bersama Anies Baswedan, muncul isu yang mengejutkan. Kabar ini menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempertimbangkan untuk memeriksa Cak Imin terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi selama masa jabatannya sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2009-2014.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi opsi karena kasus korupsi tersebut berlangsung selama Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.

"Kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu kejadiannya. Jika kasus terjadi pada masa jabatan yang bersangkutan, kita akan tindaklanjuti sesuai prosedur," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Sah! Partai Demokrat Tarik Dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres Pilpres 2024

Asep juga menegaskan bahwa pemanggilan tidak hanya berlaku untuk Muhaimin Iskandar, tetapi juga untuk semua pejabat yang menjabat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja saat kasus dugaan korupsi terjadi.

"Kita berusaha mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, dan pemanggilan dapat dilakukan terhadap siapa pun yang relevan dengan kasus ini," tambahnya seperti dkutip republika, Sabtu (2/9/2023).

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2012. Identitas para tersangka belum diumumkan secara resmi dan akan diungkap setelah proses hukum selesai.

Baca juga: Tarif Baru Mulai Berlaku, Mobilitas Penumpang dan Proses Bongkar Muat Berjalan Normal di Pelabuhan Batam

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, juga mengkonfirmasi bahwa tersangka terdiri dari dua aparatur sipil negara (ASN) dan satu pihak swasta. Meskipun begitu, KPK masih terus melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus ini.

KPK menduga bahwa kasus dugaan korupsi ini melibatkan kerugian negara, dan proses penyidikan melibatkan perhitungan kerugian keuangan negara. 

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus, meskipun detail temuan dari penggeledahan tersebut masih belum diungkap secara rinci.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews