Karimun, Batamnews - Sebanyak 2.035 sertifikat tanah diserahkan ke masyarakat Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), secara gratis melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.

Dengan percepat Reforma Agraria melalui GTRA Summit, akan membawa semangat dalam mewujudkan keadilan sosial tanpa terkecuali bagi masyarakat.

Penyerahan sertifikat itu dilangsungkan di Coastal Area, Kabupaten Karimun, Rabu (30/8/2023), yang diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Baca juga: Pemberian 10,668 Sertifikat Tanah di Kepri Perkuat Legalitas Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat

Sebelumnya, disampaikan oleh Menteri Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada perhelatan GTRA Summit Wakatobi 2022, yang menegaskan agar mengesampingkan ego sektoral antar kementerian/lembaga yang kerap kali menjadi hambatan resolusi dan penyelesaian permasalahan Reforma Agraria.

“Inilah saatnya. Melalui forum GTRA ini, kita dapat berkoordinasi, berkolaborasi, sehingga proses kita dalam mengerjakan tugas-tugas kerakyatan seperti Reforma Agraria ini dapat selesai dan dapat memberikan hasil-hasil yang produktif,” kata Menteri Hadi.

Diketahui, menteri ATR/BPN RI memberikan sebanyak 10.668 penerima sertifikat gratis untuk Provinsi Kepri. Menteri Hadi juga menekankan, masyarakat penerima sertifikat harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produktifitas ekonomi rumah tangga.

Baca juga: Pekanbaru Gencar Awasi TPS Ilegal, Ratusan Personel Satpol PP Diterjunkan

"Jangan sampai dimanfaatkan untuk hal yang bersifat konsumtif. Tapi lebih arah produktif untuk kemajuan ekonomi bapak ibu sekalian," terangnya.

Sementara itu, Mantan Panglima TNI itu dengan tegas, menyatakan akan siap menindak para mafia tanah yang berniat untuk memanfaatkan sertifikat milik masyarakat yang telah diserahkan.

"Kami tidak segan-segan menggebuk para mafia tanah, makanya untuk rakyat juga silahkan laporkan kepada pihak berwenang apabila ada yang mencoba menipu karena masyarakat sudah memiliki hak atas tanah yang resmi secara hukum," ujarnya.

Melalui program GTRA Summit, pemerintah mengakomodir jaminan kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat.