Tanjungpinang, Batamnews - Sosiolog Politik dan Direktur Lembaga Kajian Publik INSPIRE Kepulauan Riau (Kepri), Suyito, PhD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Kepri mengawasi ketat kerabat pejabat yang mengikuti konstestasi Pemilu 2024.

"Secara regulasi memang tidak ada masalah terkait kerabat pejabat yang nyaleg itu hak konstitusional. Tetapi mereka rentan menggunakan fasilitas negara dalam hal bersosialisasi dan berkampanye ini yang perlu digarisbawahi," kata Suyito.

Dia melihat di Kepri ada istri Sekda, istri kepala daerah, sepupu, ponakan yang maju dalam Pileg 2024.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 Vs Korea Selatan

"Ini juga sebenarnya membuktikan kaderisasi di parpol lemah, kecuali memang kerabat pejabat itu sudah lama berkecimpung di partai politik, lain ceritanya. Ini munculnya pas pencalonan saja, sehingga jadi tanda tanya," jelas Suyito.

Dia juga meminta masyarakat untuk lebih relatif cerdas dalam menerima bantuan yang diberikan oleh caleg kerabat pejabat.

"Apakah bantuan itu bersumber dari kantong pribadinya atau dari uang negara, kalau pakai lembaga pemerintah tentu jelas uang negara artinya bantuan ini berasal dari uang rakyat dan dikembalikan ke rakyat," kata Suyito.

Baca juga: Lowongan Pekerjaan Teknisi SMT di PT Osi Electronics Batam: Gaji Menarik Tersedia

Oleh karena itulah, Doktor alumni UniSZA Malaysia itu berharap Bawaslu Se-Kepri memiliki peran penting menjaga integritas dan bertanggungjawab untuk mengawasi proses Pemilu.

"Agar tidak ada konflik kepentingan dalam proses pemilu ini. Diperlukan langkah yang antisipatif dari Bawaslu se-Kepri untuk menjaga integritas proses demokrasi elektoral ini," tutup Suyito.