Batam, Batamnews - Pagi ini, pada hari Rabu (23/8/2023), Aliansi Pemuda Melayu bersama ribuan warga Kampung Tua di Pulau Galang dan Rempang mengadakan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau.

Aksi ini merupakan respons terhadap upaya relokasi warga kampung di Rempang, yang dianggap sebagai langkah untuk memuluskan investasi. Diperkirakan ribuan warga pulau akan turun ke Batam untuk mengikuti demonstrasi tersebut.

Koordinator Umum Aliansi Melayu Kepri, Pian, menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di pulau terdampak tidak memiliki niat untuk menghambat investasi. Namun, mereka menolak relokasi sebagai konsekuensi dari investasi tersebut.

Baca juga: Rempang Memanas: Warga Desak Pertemuan Bersama untuk Pembangunan Pulau Rempang

"Buat RT/RW jangan menjadi penghianat. Kita hanya meminta solusi terbaik dari pemerintah. Hari rabu nanti yang penting kita jangan rusuh. Kita sampaikan dengan baik di tanggal 23 (Agustus) nanti. Poin tuntutan yang paling sakral ialah menolak relokasi tanpa syarat," ujarnya, dalam sebuah video yang diterima Batamnews. 

Pian mendorong seluruh warga kampung untuk turut serta dalam demonstrasi ini dan bersatu untuk memperjuangkan hak atas tanah leluhur mereka. Rempang, sebagai salah satu kampung bersejarah, telah ada jauh sebelum Kota Batam didirikan.

"Dalam kehidupan ini, perjuangan adalah hal yang tak terelakkan. Kita tidak boleh takut dan menyerah. Mari kita bersama-sama membangun kekuatan kita dan menunjukkan bahwa di Batam, identitas Melayu masih hidup, dan marwah Melayu tetap relevan," tambahnya.

Baca juga: Kepala BP Batam Sampaikan Rencana Strategis Pengembangan Pulau Rempang

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ribuan warga dari berbagai kampung tua dan pulau di wilayah Rempang dan Galang diperkirakan bakal ikut dalam demonstrasi ini. 

Dari daftar yang beredar di grup-grup whatsapp, Selasa (22/8/2023), ada 46 kampung dari Pulau Galang, Rempang dan pulau-pulau kecil seputar itu yang akan turun berdemo.

Mereka menuntut keadilan sebagai warga lokal terkait rencana investasi yang berpotensi mengorbankan wilayah teritorial mereka.