Batam, Batamnews - Rencana Pengembangan Pulau Rempang sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia masih menjadi topik hangat di masyarakat Kota Batam.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki niat untuk mengubah Pulau Rempang menjadi sebuah kota baru dengan konsep industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang dikenal sebagai "Green and Sustainable City."

Dalam konteks ini, Muhammad Rudi, Kepala BP Batam, berkesempatan untuk secara langsung memaparkan rencana strategis pengembangan Pulau Rempang kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate pada Selasa, 22 Agustus 2023. Pertemuan ini dilangsungkan di Kantor Kecamatan Galang.

Muhammad Rudi menjelaskan bahwa rencana pengembangan ini merupakan proyek strategis nasional yang akan direalisasikan dalam waktu dekat. 

Rencana ini juga sejalan dengan arahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, setelah kunjungannya ke Kota Batam beberapa hari sebelumnya.

"Kali ini saya datang untuk berbicara dan bertemu langsung dengan perwakilan masyarakat. Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Terkait rencana pengembangan Pulau Rempang, saya juga telah menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat," kata Rudi kepada masyarakat yang hadir.

Baca juga: Kepala BP Batam Serap Aspirasi Masyarakat terkait Pengembangan Kawasan Eco-City di Pulau Rempang

Dalam pertemuan tersebut, Rudi juga menjelaskan rencana relokasi bagi masyarakat yang akan terdampak oleh pembangunan ini. 

Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, Rudi mengumumkan bahwa pihaknya telah menyiapkan kawasan seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke kawasan yang sudah ditetapkan. Di kawasan relokasi ini, juga akan dibangun rumah dengan tipe 45.

Luas kawasan relokasi tersebut meningkat dari sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. 

Selain itu, masyarakat yang direlokasi juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk tanah dan rumah yang mereka tempati, serta dikecualikan dari biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada para nelayan dengan membangun pelabuhan atau dermaga untuk mempermudah aktivitas mereka di masa mendatang.

Rudi menekankan bahwa jika pengembangan ini berjalan sesuai rencana, pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat. Ini termasuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan pendidikan di kawasan relokasi.

Baca juga: Kota Batam: Singapura Masih Mendominasi Penanaman Modal Asing

Tak hanya itu, Rudi juga menegaskan bahwa pengembangan dan pembangunan Pulau Rempang akan melibatkan masyarakat setempat. Mereka juga akan direkrut sebagai tenaga kerja untuk proyek ini. 

Dengan nilai investasi yang besar, pihaknya yakin bahwa pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan perekonomian mereka di masa depan.

"Kami berharap generasi muda di sini dapat terlibat dalam pembangunan ini sehingga kesejahteraan dapat merata. Tim kami terus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Pembangunan Pulau Rempang akan dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden, dan kami akan menyiapkan semua fasilitas yang diperlukan," tambahnya.

Terakhir, Rudi mengimbau agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif terkait rencana pengembangan Pulau Rempang. 

Ia berharap agar situasi kondusif di Kota Batam tetap terjaga agar iklim investasi saat ini dapat dimaksimalkan.

"Kami bertanggung jawab atas pembangunan ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami. Saya adalah bagian dari masyarakat dan memberikan peluang kepada semua orang untuk berdialog. Mari kita duduk bersama dan tetap menjaga situasi agar tetap kondusif," pungkasnya.