Pekanbaru, Batamnews - Aksi protes dan tuntutan atas kinerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) semakin menguat di Provinsi Riau. Aksi tersebut telah mencapai tingkat eskalasi yang serius, dengan seruan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk turun langsung dan mengevaluasi kinerja PHR di wilayah tersebut.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, PHR telah mengoperasikan Blok Rokan di Riau, namun dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat Riau belum terwujud. Tujuan pengelolaan Blok Rokan, seperti diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, seharusnya adalah untuk memakmurkan masyarakat. 

Sayangnya, berdasarkan pernyataan perwakilan aksi dari Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Riau, Abu Nazar, PHR dinilai belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan, ekonomi masyarakat, kesehatan, pemberdayaan generasi muda, pembangunan infrastruktur, dan aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

"Perilaku PHR sepertinya mengabaikan masyarakat Riau. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab sosial, keuntungan cenderung diambil dan dibawa ke pusat, tanpa memberikan respons yang memadai terhadap kondisi masyarakat Riau saat ini," ujar Abu Nazar dalam pernyataannya.

Baca juga : Tim SAR Gabungan Temukan Barang Milik Korban Kapal Tenggelam Mengapung di Selat Malaka

Tuntutan yang diberikan kepada PHR dan pemerintah semakin menguat, terutama mengenai penerimaan bagi provinsi Riau atas kontribusi 10 persen dari pendapatan minyak (PI 10 persen) yang belum terealisasi. 

Meskipun telah ada permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat proses ini, nyatanya implementasinya masih tertunda.

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau, Khoirul Basar, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan surat peringatan untuk Menteri BUMN dengan salinan kepada Presiden. 

Tuntutan tersebut adalah agar Menteri BUMN melalui petugasnya mengunjungi langsung lokasi operasional PHR dan melihat sendiri kondisi yang terjadi di lapangan. "Kami tidak ingin hanya menerima laporan, tetapi melihat secara langsung dan mengajak mahasiswa untuk turut serta dalam pemantauan atas ketidakwajaran yang terjadi," kata Khoirul Basar.

Baca juga : Permasalahan yang Belum Teratasi di Pekanbaru: Hujan Deras, Banjir Dimana-mana

Aksi damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang diinisiasi oleh DPD KNPI Riau juga menetapkan beberapa tuntutan yang perlu dipenuhi oleh PHR dan pemerintah, antara lain:

1. Menuntut agar PHR mempekerjakan setidaknya 30 persen tenaga kerja lokal dari total kebutuhan tenaga kerja di perusahaan tersebut, dengan persyaratan bahwa mereka telah berdomisili selama minimal 5 tahun di Provinsi Riau.
2. Mendesak pencopotan dua pejabat PHR yang diduga terlibat dalam kegiatan yang merugikan, yaitu Saudara Edi Susanto (Vice President Procurement & Contracting) dan Irfan Zaenuri (Executive Vice President Business Support), yang diduga terlibat dalam pelolosan PT Adil Utama dalam tender pengadaan Tiang Listrik senilai Rp340 miliar.
3. Mengajukan desakan kepada Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan Tiang Listrik senilai Rp340 miliar di PHR.
4. Menuntut agar Direktur Utama PHR berkantor di wilayah Riau dan membatalkan penyewaan kantor mahal di Jakarta.
5. Mengajukan tuntutan agar PHR melakukan transparansi terkait data perolehan keuntungan minyaknya.
6. Mendesak PHR untuk melakukan transparansi terkait alokasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau, termasuk dalam hal perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup.
7. Menuntut PHR untuk transparan mengenai tanggung jawab perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan alokasi keuntungan yang disalurkan kepada masyarakat Riau.
8. Mengajukan permintaan kepada Direktur Utama PHR untuk membangun Menara Pemuda Riau dengan nilai minimal 50 miliar rupiah dari dana CSR, yang dibangun di ibu kota Provinsi Riau.
9. Mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk melibatkan putra daerah Riau sebagai Komisaris di perusahaan BUMN yang beroperasi di Provinsi Riau dan memperhatikan keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha BUMN di Riau.

Situasi semakin panas di Riau dengan tuntutan ini, dan masyarakat menunggu respons dari pihak berwenang, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, terkait dengan nasib Blok Rokan dan kesejahteraan masyarakat Riau.