Tanjungpinang, Batamnews - Sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang diterapkan oleh sekolah dalam proses penyaringan dan pendaftaran murid baru di Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan karena adanya keinginan sebagian orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah tertentu yang dianggap favorit. 

Hal ini menjadi perdebatan dalam Diskusi Terarah yang diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Kepri, pada Sabtu, 5 Agustus, di Tanjungpinang.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, Darson, menyatakan bahwa dari segi sistem, PPDB tidak memiliki masalah. Namun, permasalahan muncul ketika orang tua memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu yang dianggap favorit. Ia menjelaskan bahwa tujuan PPDB adalah memberikan layanan bagi anak-anak usia sekolah/lulusan agar mereka dapat masuk ke satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. 

Baca juga : Perayaan Ulang Tahun HKBP Rogate Kijang ke-40: Gubernur Kepulauan Riau Ajak Persatuan Agama

Namun, kenyataannya, beberapa sekolah kelebihan murid sementara ada juga sekolah yang kekurangan siswa baru karena orang tua/siswa memilih sekolah lain yang dianggap favorit.

Anggota DPRD Kepri yang membidangi masalah Pendidikan, Hanafi Ekra, menyuarakan pandangan bahwa sistem PPDB seharusnya tidak merugikan sekolah swasta yang ada di Kepri. Dia berpendapat bahwa sekolah swasta, termasuk lembaga pendidikan yang berada di bawah persyarikatan Muhammadiyah, perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Suhardi Mukhlis, seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik, menyoroti bahwa PPDB mengalami kendala karena adanya mindset masyarakat yang salah kaprah. Banyak orang berpikir bahwa sekolah negeri atau sekolah tertentu memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. 

Baca juga : Semarak HUT ke-78 RI di Pulau Benan Lingga, Camat hingga Warga Kompak Goro Bersih-bersih Lingkungan

Hal ini juga berlaku pada pilihan jurusan, di mana beberapa jurusan dianggap lebih unggul daripada yang lain. Pandangan ini masih menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam memaksa masuk ke sekolah tertentu meskipun telah ada sistem PPDB yang diatur dengan baik.

Diskusi tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua PWM Kepri, Huzaifah Dadang, yang menyatakan bahwa LHKP PWM Kepri selalu mengadakan diskusi dengan isu-isu terkini yang relevan dengan masyarakat. Ketua LHKP PWM Kepri, Ridarman Bay, juga menambahkan bahwa LHKP merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan di lingkungan Muhammadiyah yang fokus mengurusi urusan politik kebangsaan dan kebijakan publik. 

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan peran persyarikatan Muhammadiyah Kepri dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah tersebut.

Dengan berbagai pandangan yang disampaikan oleh para narasumber, permasalahan dalam sistem PPDB di Kepri perlu terus diperhatikan dan didiskusikan agar dapat mencari solusi terbaik yang menguntungkan bagi semua pihak, termasuk orang tua, siswa, dan sekolah-sekolah yang ada.