Pekanbaru, Batamnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat telah mengeluarkan kebijakan terkait verifikasi data calon siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kepala Disdik Riau, Dr. Kamsol, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan wali murid agar dilakukan verifikasi faktual terhadap data-data calon siswa yang diragukan.

"Sekolah harus menjalankan PPBD sesuai dengan ketentuan berlaku, sesuai Pergubri dan Juknis. Misalnya, untuk KK minimal dua tahun. Memang tidak dibunyikan anak siapa, bisa saja keponakan, atau anak kandung yang sudah lama. Hanya saja, sekolah harus memverifikasi benar nggak KK itu ada dan rumahnya sesuai dengan keterangan yang ada di KK,” jelas Kamsol kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Bupati Bengkalis Dukung Transisi Gerakan PAUD ke SD yang Menyenangkan sebagai Aset Berharga

Dalam proses verifikasi ini, Kamsol menyebutkan bahwa terdapat data yang benar dan juga yang tidak. Oleh karena itu, verifikasi harus dilakukan untuk memastikan keabsahan data calon siswa. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya verifikasi dalam PPDB.

"Makanya yang tidak harus dilakukan verifikasi. Kondisinya seperti itulah  terjadi,” ungkapnya.

Kamsol juga mengakui bahwa banyak orang tua yang berharap anak-anak mereka diterima di sekolah negeri, meskipun ada juga yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, sekolah swasta diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan alternatif pendidikan kepada calon siswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke sekolah negeri.

Baca juga: Greenland Batam Centre Jadi Kawasan Pusat Kuliner Batam Mirip Malioboro, Kapan?

"Secara pelaksanaan tidak ada masalah dalam PPDB Riau tahun 2023. Tapi, ada banyak orang tua atau wali murid calon siswa menginginkan anaknya mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Dan tak masalah," pungkasnya.