Kepri, Batamnews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha menemukan solusi atas persoalan yang masih banyaknya calon anak didik tingkat SLTA yang belum tertampung dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, menjelaskan bahwa sebelum dibukanya PPDB tahun 2023, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad telah memberikan perintah untuk memperhatikan masalah ini sehingga PPDB 2023 dapat berjalan dengan baik dan semua calon anak didik baru dapat diterima di sekolah-sekolah yang ada.

Andi mengakui bahwa kebanyakan orang tua murid ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang dianggap favorit dan berkualitas. Akibatnya, sering terjadi penumpukan calon anak didik baru di beberapa sekolah, sementara sekolah lain mengalami kekurangan murid.

Baca juga: Gubernur Riau ke Komisi V DPR RI: Lapor Pembangunan Infrastruktur

"Ini menjadi perhatian Gubernur sejak awal. Beliau sudah memerintahkan agar persoalan PPDB 2023 ini ditangani secara serius. Gubernur ingin agar PPDB 2023 tidak menyebabkan penumpukan calon anak didik baru di satu sekolah saja," jelas Andi Agung pada Minggu (16/7).

Penggunaan sistem pendaftaran online ternyata merupakan kebijakan yang cukup efektif dalam penerimaan murid baru. Melalui sistem online, masalah seperti nilai dan zonasi dapat diatasi sehingga calon anak didik baru dapat ditempatkan di sekolah yang sesuai.

Andi menegaskan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang sama, sehingga calon peserta didik dan orang tua tidak perlu memaksakan kehendak untuk masuk ke sekolah yang dianggap lebih berkualitas atau favorit yang diisi oleh anak-anak pintar.

Baca juga: 

"Dengan pendaftaran sekolah sistem zonasi yang diatur secara online ini, tujuannya adalah agar murid dapat tersebar di semua sekolah dan tidak menumpuk di satu sekolah saja. Kita harus menyamakan persepsi bahwa semua sekolah itu bagus. Dan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kepri untuk menyamakan kualitas pendidikan di Kepri," katanya.

Saat ini, Pemprov Kepri tengah berupaya meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah, pemenuhan infrastruktur dan prasarana sekolah yang diperlukan, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan.

Dengan program ini, diharapkan nantinya semua sekolah SLTA akan memiliki kualitas yang sama sehingga tidak akan terjadi lagi penumpukan calon anak didik baru di satu sekolah saja.

Kebijakan Pemprov Kepri terkait sekolah SLTA telah dilakukan dengan banyak dan massif. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3.132.000.000, pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland di 104 sekolah dengan total anggaran Rp 9 miliar, pemberian bantuan biaya bagi 1000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp 3 miliar, dan program lainnya. Semua ini merupakan bukti nyata tentang besarnya perhatian Gubernur Kepulauan Riau terhadap dunia pendidikan.