Kepri, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membuka rapat koordinasi camat dan lurah Provinsi Kepulauan Riau di Pendopo Wan Seri Beni Tanjungpinang, Selasa (11/7). 
 
Rapat koordinasi diselenggarakan untuk memperkuat peran dan kualitas Camat dan Lurah  sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan merupakan perpanjangan tangan gubernur. 
 
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, dimana Presiden Republik Indonesia secara atributif mendelegasikan 46 tugas dan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. “Salah satu tugas gubernur adalah melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah provinsi/kota, yang  lebih khusus didefinisikan dalam pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan daerah perdesaan,” kata gubernur.
 
Oleh karena itu, Gubernur Ansar berharap seluruh camat dan lurah di Kepri dapat hadir dalam acara tersebut. Agar sinergi dalam upaya implementasi Program Pembangunan Kepulauan Riau dapat diterjemahkan langsung ke tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Baca juga: Bupati Bintan Roby Kurniawan Menyerahkan Ijazah Paket A, B, dan C kepada Warga Belajar SKB Bintan
 
“Saya melihat masih ada kotamadya yang belum mengirimkan walikota dan walikotanya. Saya berharap untuk bergabung di masa depan, mari kita bersama-sama membangun Kepulauan Riau ini. "Kita tidak bisa bertindak sendiri-sendiri, tapi kita harus bekerja sama," katanya. kata Ansar.
 
Seperti diberitakan sebelumnya oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kepulauan Riau, Zulhendri, Provinsi Riau memiliki 224 kelurahan dan kelurahan,  terdiri dari 80 kelurahan dan 144 kecamatan.-kecamatan. Dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau, hanya Kota Batam yang tidak mengutus walikota dan kepala desanya untuk hadir langsung dalam rakor ini. 
 
Menanggapi hal tersebut Gubernur Anshar berharap agar kota-kota yang belum mengirimkan Camat dan Lurahnya dapat mengirimkan pejabat pemerintah untuk bersama-sama membahas berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten dan Lurah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, diperlukan juga  peningkatan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah pusat yang perlu diimplementasikan di tingkat daerah. 
 
“Kecamatan dan Lura memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan tugas negara di  daerah.Oleh karena itu,  koordinasi yang baik di antara kita sangat penting ke depan untuk mencapai tujuan bersama yaitu melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya. kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar Ahmad juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Camat dan Lurah harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan  terbaik dan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat. 
 
“Saya berharap Camat dan Lurah dapat menjadi pejabat yang berintegritas dan peka terhadap kebutuhan.” “Kita harus bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat Kepulauan Riau,” tegasnya . Gubernur Ansar Ahmad menambahkan.
 
Turut hadir dalam rakor ini adalah Kelompok Pakar Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad, Plt. hadiah. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama Pembangunan Pemerintah Daerah, Dirjen  Raziras Rahmadillah, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Wakil Menteri Sosial dan Pemerintahan  Tanjungpinang Muhammad Yatim, Wakil Menteri Sosial dan Pemerintahan  Bintan Rudi Iskandar, Widyaiswara Utama Lamidi, percepatan pembangunan tim  dan seluruh pimpinan OPD Pempro Riau