Batam, Batamnews.co.id - Kepemilikan lahan Hotel Purajaya Beach Resort, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepri, dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam jadi polemik. PT. Dani Tasha Lestari, yang mendapat alokasi lahan, ternyata tak memenuhi kewajibannya.

Kawasan tersebut sudah lama tak lagi beroperasi. Lahan itu pun pada akhirnya diserahkan ke sebuah perusahaan yang bernama PT. Pasifik Estatindo Perkasa.

"Pertama, lahan seluas 10 Ha (100.056,752 M2) berdasarkan penetapan lokasi pada tahun 1988 dan surat perjanjian tahun 1993 telah berakhir pada tanggal 07 September 2018," ujar Ariastuty Sirait, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam keterangan tertulis yang diterima Batamnews.co.id.

Ariastuty mengatakan, sampai dengan masa alokasinya berakhir, PT. Dani Tasha Lestari tidak mengajukan permohonan perpanjangan kepada BP Batam.

Baca juga: Polemik Purajaya Nongsa, BP Batam Sayangkan Tuduhan Tak Berdasar

Ia menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah persuasif, dengan memberikan kesempatan kepada PT. Dani Tasha Lestari selaku pengelola Hotel Purajaya, untuk mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan dengan melampirkan rencana bisnis, dan pernyataan kesanggupan membayar Uang Wajib Tahunan sesuai dengan ketentuan.

“Namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan PT. Dani Tasha Lestari tidak kunjung melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar Uang Wajib Tahunan,” terangnya.

Baca juga: BP Batam Menggelar Sosialisasi Implementasi SPBE: Satu Data Satu Peta

Kedua, lahan seluas 20 Ha (202.925,91 M2) berdasarkan penetapan lokasi tahun 1993 dan surat perjanjian tahun 2014, lokasi tersebut telah dibatalkan oleh BP Batam atas keputusan tentang pembatalan pengalokasian dan penggunaan tanah atas bagian-bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan BP Batam.

“Dikarenakan setelah diberikan Surat Peringatan kesatu hingga ketiga, PT. Dani Tasha tidak memanfaatkan dan melakukan pembangunan secara berkelanjutan dan tidak mengurus Fatwa Planologi serta tidak mengurus IMB di atas alokasi lahan tersebut,” terangnya lagi.

“Maka dengan berakhirnya dan dibatalkannya terhadap alokasi lahan tersebut, sepenuhnya lahan tersebut kembali ke dalam penguasaan BP Batam selaku pemegang HPL di pulau Batam, dan BP Batam dapat mengalokasikan lahan tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu BP Batam terus berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan di Kawasan Bebas Batam. BP Batam mendorong agar realisasi investasi terus meningkat dan bermuara kepada pemerataan ekonomi masyarakat daerah.

Baca juga: Antisipasi Kebocoran Pipa, Direktur SPAM BP Batam Temui Kontraktor-Operator Alat Berat

“Sesuai arahan bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus berlanjut dan digesa," katanya, Jumat, (23/6/2023). 

Buka halaman selanjutnya >> Tudingan Sewenang-wenang Tidak Berdasar

Sejalan dengan hal itu, pihaknya pun menyayangkan terhadap pihak-pihak yang menyebut BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenangnya terhadap perobohan Hotel Pura Jaya di Nongsa.

“Informasi bahwasanya BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenang yang tidak memperpanjang alokasi tanah di lahan tersebut dan melakukan pembongkaran tanpa adanya dasar hukum yang jelas adalah informasi yang tidak benar dan tidak berdasar,” ujarnya.

Ariastuty secara gamblang menjelaskan bahwa BP Batam sebelumnya telah mengalokasikan lahan kepada PT. Dani Tasha Lestari selaku pengelola Hotel Pura Jaya di Kawasan tersebut.

Selanjutnya, BP Batam memberikan kesempatan kepada investor yang memiliki komitmen terhadap realisasi investasi dengan melampirkan bisnis plan. Dengan melalui tahapan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BP Batam selanjutnya menerbitkan alokasi tanah kepada PT. Pasifik Estatindo Perkasa.

"Saya kira mari bersama kita komitmen dan mendorong pembangunan Batam lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Ariastuty.

Senada, Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum BP Batam, Triyanto menyampaikan bahwa terhadap tanah tersebut telah ada perkara TUN yang sudah inkrah berdasarkan putusan MA dan bahkan sudah putusan PK yang dimenangkan BP Batam.

Sementara, dalam perkara perdata, disebutkan Tri sudah dalam putusan kasasi dari MA yang berkekuatan hukum tetap walaupun ada PK tetapi tidak menghalangi eksekusi dalam perkara perdata lainnya yaitu pemasangan plang oleh BP Batam.

“Sekarang masih dalam tahap kasasi tetapi tidak ada perintah pengadilan untuk menunda atau menghentikan pembongkaran,” jelas Tri.