Karimun, Batamnews - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan warga Pangke Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, terhadap PT Saipem belum menemukan titik terang atau kepastian. Pada Senin (29/5/2023) pagi, warga mengajukan sejumlah tuntutan kepada perusahaan asal Italia tersebut.

Warga meminta PT Saipem untuk memberikan perhatian terhadap ketidakadilan pemecatan warga setempat dengan alasan yang tidak masuk akal. Selain itu, mereka menuntut kompensasi atas dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan, seperti debu yang berasal dari lokasi proyek dan masuk ke pemukiman warga, yang dapat menyebabkan penyakit.

Baca juga: Warga Demo PT Saipem Karimun, Bentang Kain Putih Tuntut Tanggungjawab Perusahaan

AKBP Ryky W Muharam, Kapolsek Karimun, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah berperan sebagai penjaga keamanan dan mencoba memediasi antara warga dan perusahaan. Namun, pertemuan antara perwakilan warga dan perusahaan, yang didampingi oleh Disnaker Provinsi dan Karimun serta Kapolres Karimun, belum mencapai kesepakatan.

“Dengan adanya aksi unjuk rasa ini, dari pihak terkait pun mencoba mengadakan pertemuan, mediasi. Namun agak sedikit alot, karena dari pihak Saipem belum mau membuka diri,” kata Kapolres.

Baca juga: Sederet Tuntutan Warga ke PT Saipem Karimun, Kesehatan Lingkungan hingga Pekerja Tempatan

Kekecewaan warga semakin meningkat karena belum ada kejelasan, sehingga mereka semakin bertekad untuk memblokir jalan masuk ke perusahaan.

Namun, pihak kepolisian dan koordinator massa telah mencapai kesepakatan agar warga bersedia membubarkan diri dengan beberapa persyaratan. Kapolres juga mengimbau pihak-pihak yang dapat menjadi perantara, seperti FKPD dan DPRD, untuk serius menangani masalah ini di tengah masyarakat.

Baca juga: SMA 2 Karimun Sukses Gelar Panen Karya dengan Keunggulan Kearifan Lokal

Kapolres berharap agar PT Saipem memberikan perhatian kepada masyarakat sekitar perusahaan yang juga berinvestasi di Karimun. Ia berencana menyampaikan aspirasi ini kepada Bupati atau DPRD, dengan harapan mendapatkan jawaban dalam minggu ini.

“Semoga, kedepannya dapat titik temu. Karna seyogyanya ada perhatian dari perusahaan untuk masyarakat sekitar perusahaan yang juga berinvestasi di Karimun. Tentunya ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak Bupati atau DPRD, dan hasilnya mudah-mudahan dalam minggu ini ada jawaban,” ucap Kapolres lagi.

Beberapa tuntutan warga terhadap PT Saipem antara lain memanggil kembali pekerja yang telah diberhentikan, memudahkan penerimaan pekerja baru dari masyarakat Desa Pangke Barat, dan mempertahankan pekerja dari masyarakat setempat di PT Saipem. 

Baca juga: Deretan Kasus Pembunuhan Sejumlah Wanita di Batam yang Tak Terungkap

Selain itu, warga meminta perusahaan memperhatikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh debu dari aktivitas proyek dengan memberikan pemeriksaan kesehatan rutin kepada warga.

Juan, Koordinator aksi, mengungkapkan bahwa debu yang telah mengganggu lingkungan tersebut memberikan dampak yang serius dan mengancam kesehatan warga. Bahkan, beberapa warga dilaporkan mengalami gangguan pernapasan yang diduga akibat debu tersebut. 

“Ada warga yang sesak nafas atau asma, gangguan paru-paru. Tentu ini kita minta perhatian pada pihak perusahaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, mereka meminta perusahaan untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah lingkungan ini.

Warga Pangke Barat berharap bahwa PT Saipem akan mendengarkan tuntutan mereka dan memberikan kejelasan serta solusi yang memadai. Mereka menginginkan pemecatan warga setempat yang tidak beralasan dihentikan, dan agar perusahaan memberikan kompensasi yang pantas atas dampak lingkungan yang terjadi akibat proyek mereka.