Karimun, Batamnews - Bonus atlet disabilitas peraih medali emas dalam ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke XVI di Papua tahun 2021 lalu, dijanjikan akan segera diberikan. Apresiasi yang seharusnya didapatkan Andri Martias, warga asal Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) itu sudah larut selama 2 tahun.

Akan tetapi, belum diberikannya bonus peraih medali emas di Papernas tersebut lantaran adanya suatu hal yaitu kurang komunikasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kepri, Fachrizal.

“Untuk waktu lalu, dana telah ditetapkan untuk semuanya oleh KONI. Sehingga, terjadi kelalaian, tidak memasukkan item bonus bagi para atlet disabilitas berprestasi yang mengikuti pertandingan pada Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua pada tahun 2021 lalu,” kata Fachrizal, saat dikonfirmasi Batamnews, Senin (29/5/2023).

Baca juga: Janji Bonus Atlet Disabilitas Peraih Emas di Peparnas Papua Belum Terealisasi: Andri Tagih Janji Gubernur Kepri

Disebutkan oleh ketua NPCI Kepri itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Dispora Provinsi Kepri, untuk anggaran bonus atlet disabilitas berprestasi tersebut.

Untuk di Kepri, pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) ke XVI di Papua tahun 2021 itu, menyabet dua mendali, yaitu medali Emas di cabang Renang dan Perak di cabang Judo.

“Kita usahakan untuk bonus dilakukan kesetaraan dengan bonus atlet PON. Yaitu untuk medali emas kisaran Rp 350 juta dan perak Rp 175 juta,” katanya.

Baca juga: Pelajaran Berharga dari Malaysia: Ini Syarat Penting agar Messi Main di Laga Indonesia vs Argentina

NPCI Kepri yang menaungi para atlet disabilitas di Kepri, mengusahakan anggaran perubahan untuk pemberian bonus kepada para atletnya yang berprestasi.

"Insya Allah kita sudah memasukkan pengajuan untuk pemberian bonus kepada para atlet disabilitas yang berprestasi di anggaran perubahan,” ucapnya.

Dia juga mengatakan bahwa, tidak ada tebang pilih dalam hal yang saat ini terjadi. Apalagi bagi atlet yang sudah membawa harum nama Provinsi Kepulauan Riau.

“Tidak benar jika Pemprov Kepri tebang pilih dalam hal ini. Apalagi ada yang merasa dianaktirikan atau anak kandung, sama sekali tidak demikian," pungkas Fachrizal.