Batam, Batamnews - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, mewakili Gubernur Kepulauan Riau menjadi Inspektur Upacara dalam acara gabungan pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran Idul Fitri 1444 H/2023 M yang juga disertai dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Upacara dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, pada hari Rabu (26/04).

Dalam amanat Gubernur Kepri yang dibacakan oleh Sekda Adi, disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan tonggak sejarah bagi otonomi daerah menuju kemandirian daerah, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 25 April 1996. Otonomi daerah merupakan pertemuan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.

Dalam perjalanan usianya yang ke-27, otonomi daerah semakin banyak memberikan manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Bangsa Indonesia semakin dewasa menyadari bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis adalah cara utama yang paling efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, tema Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 Tahun 2023 ini adalah "Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul".

Sekda Adi Prihantara menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis tidak hanya menuntut daerah untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus didasarkan pada transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Menurutnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis juga berarti bahwa pelaksanaan implementasi otonomi daerah harus didasarkan pada aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu, sehingga otonomi daerah selalu taat pada prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Selama 27 tahun penerapan otonomi daerah, sudah banyak hal positif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, seperti pembangunan sarana dan prasarana yang mengakomodasi potensi daerah dan keinginan masyarakat serta proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan demokratis melalui pemilihan kepala daerah dan legislatif.

Menurut Adi, hasil positif dari penerapan otonomi daerah yang dirasakan bersama adalah adanya pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial, dan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Selain itu, banyak inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Adi berharap bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah bukanlah semata-mata sebuah seremoni, tetapi menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

"Selamat Hari Otonomi Daerah, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terus maju dan memiliki Otonomi Daerah yang unggul untuk kesejahteraan rakyat di seluruh aspek kehidupan," ujarnya.

Adi, atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, meminta maaf yang tulus kepada seluruh pegawai di Pemerintah Provinsi Kepri, baik ASN, PTT, maupun THL, atas kebijakan yang mungkin kurang disukai. Dia berharap permohonan maaf ini dapat diterima dengan hati yang lapang, terutama pada momen Lebaran ini.

"Di hari pertama masuk kerja ini, mari kita bersemangat dan berjuang bersama untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh FKPD Provinsi Kepri, Para Asisten dan Staf Ahli Gubenur, Kepala OPD Provinsi Kepri, Pejabat Eselon III, IV, dan Fungsional Kepri, serta ASN, PTT, dan THL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.