Batam - Organisasi Konsumen Eropa (BEUC) telah memperingatkan tentang bahaya konten yang dihasilkan oleh chatbots, seperti yang terdapat pada ChatGPT Open AI dan teknologi kecerdasan buatan serupa. Konten yang salah faktual dapat menyesatkan konsumen dan menghasilkan iklan yang menipu, sehingga lebih merugikan konsumen yang lebih muda dan anak-anak. 

Baca juga: Wahyu Wahyudin: Investasi Rp 381 Triliun di Pulau Rempang Harus Berpihak ke Warga

BEUC telah mendesak Badan Perlindungan Konsumen Uni Eropa untuk menyelidiki teknologi ini dan meminta Jaringan Keamanan Konsumen untuk memulai pertukaran informasi dan penyelidikan terhadap risiko keamanan produk ini.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada awal bulan ini, BEUC menyoroti kekhawatiran mereka mengenai teknologi kecerdasan buatan, yang semakin populer dan didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google Alphabet, divisi cloud Amazon, hingga AWS dan Meta Platform.

Baca juga: Nestapa Petani Kelapa Inhil, Dulu Andalan Kehidupan Kini Sekadar “Lepas Makan”

BEUC menekankan bahwa konten yang dihasilkan oleh chatbots terlihat benar dan dapat diandalkan, namun seringkali salah secara faktual. Oleh karena itu, investigasi terhadap teknologi AI ini menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen.

Wakil Direktur Jenderal BEUC Ursula Pachl menegaskan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Uni Eropa harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi kehadiran teknologi kecerdasan buatan di pasar konsumen dan mengeksplorasi tindakan perbaikan apa yang harus diambil untuk menghindari kerugian konsumen.

Baca juga: Anak Lingga dan Dua Pemain Timnas Indonesia U-22 yang Bisa Bersinar di SEA Games 2023

"BEUC dengan demikian meminta Anda untuk menyelidiki risiko yang ditimbulkan oleh sistem AI ini kepada konsumen sebagai hal yang mendesak," ujar Ursula Pachl, dalam surat yang dikirimkan kepada CPC network dan Komisi Eropa, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (25/4/2023).

BEUC, yang melindungi 46 organisasi konsumen dari 32 negara, berharap tindakan ini dapat memastikan keselamatan dan perlindungan konsumen.