Batam, Batamnews - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) menggelar diskusi publik di Kota Batam , Kepulauan Riau (Kepri) , pada Kamis (6/4/2023). Ada yang menarik dalam kegiatan ini, tepatnya pada sesi penyerahan cenderamata.

Pasalnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyerahkan cenderamata berupa borgol kepada pihak Polri. Menurut Benny, tidak dimintai kompromi sindikat.

''Jadi, cenderamata borgol yang saya serahkan kepada kepolisian tadi, adalah penyerahan yang bersifat titipan. Agar jika dikemudian hari, siapa pun baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka penegak hukum Polri tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan. Silahkan proses hukum,'' kata Benny.

Dia menganalogikan bahwa kehilangan satu saja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal tidak akan merugikan negara. Bagi Benny, keselamatan anak bangsa sangat penting daripada membiarkan mereka dikorbankan. Maka, sanksi tegas harus diberikan.

Baca juga: Sengkarut Penyelundupan PMI Ilegal, Mahfud Md Sebut-sebut Integritas Petugas dan Pejabat

''Jika untuk meyelamatkan satu orang saja anak bangsa agar tidak menjadi korban perdagangan manusia, ada 1-10 bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum. Dipenjarakan karena terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penempatan pekerja migran ilegal Indonesia, maka hal itu akan kita relakan, bahkan kita ikhlaskan,'' ujar dia.

Tak hanya itu, Benny menggugah para aparat negara, apalagi mereka yang memangku jabatan publik agar mengambil sikap tegas berkonfrontasi dengan sindikat penempatan ilegal PMI. Ia harap semua pemangku kepentingan terlibat dalam perang semesta melawan sindikat.

''Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen 24 Kementerian/Lembaga. Pemerintah Pusat dan Daerah, Organisasi Keagamaan-Kemasyarakatan dan Organisasi Pemuda, Para Pegiat Kemanusiaan, LSM serta kekuatan Masyarakat Sipil lainnya untuk Memerangi Sindikat Perdagangan Manusia,'' ujar Benny.

Untuk diketahui, diskusi publik setelah dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, dilanjutkan dengan panel diskusi.

Yang hadir sebagai narasumber diantaranya, Komisi I DPR RI Christina Aryani, Kabinda Kepri, Gubernur Kepri, Pimpinan Komnas HAM, Aktivis Perempuan Yenny Wahid. Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, Pimpinan PB NU, Kadensus 88 Anti Teror Polri dan sejumlah narasumber lainnya.