Brussels - Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo mengumumkan kebijakan baru yang melarang pegawai negeri menggunakan aplikasi TikTok di ponsel yang digunakan untuk bekerja.

Menurut De Croo, dewan keamanan nasional Belgia telah memperingatkan risiko terkait pengumpulan data dalam jumlah besar oleh TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance. Selain itu, peringatan tersebut juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk bekerja sama dengan dinas intelijen China.

"Dalam hal ini, melarang penggunaan TikTok di telepon yang disediakan oleh pemerintah federal adalah langkah yang masuk akal. Keamanan informasi kami perlu dijaga," ujarnya dalam sebuah pernyataan dilansir Reuters.

Sementara itu, TikTok menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut, dan mengklaim bahwa informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut tidak benar.

Baca: Susul AS, Kanada Larang TikTok di Perangkat Milik Pemerintah

Perusahaan mengatakan bahwa data pengguna TikTok disimpan di Amerika Serikat (AS) dan Singapura, dan pusat data juga telah dikembangkan di Eropa. Mereka juga menegaskan bahwa pemerintah China tidak dapat memaksa negara lain untuk berbagi data yang disimpan di wilayah masing-masing.

Bulan lalu, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa melarang TikTok dari telepon staf masing-masing karena kekhawatiran tentang perusahaan tersebut, serta apakah pemerintah China dapat mengumpulkan data pengguna atau mengimplementasikan agendanya. Namun, Beijing telah membantah tuduhan tersebut.

Kamis lalu, pemerintah negara bagian Flemish di Belgia mengumumkan akan memblokir akses ke TikTok di ponsel stafnya, sementara De Croo mendesak pemerintah negara bagian lain untuk juga menegakkan aturan serupa.