Batam, Batamnews - Kasus tumpang tindih lahan di Kota Batam, Kepulauan Riau, memang sudah jadi hal klasik. Bahkan terbaru, kejadian dialami oleh SMKN 9 Batam.

Perusahaan developer dengan serta-merta mengklaim bahwa lahan sekolah itu milik mereka. Namun, perusahaan tidak dapat menunjukkan legalitasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging, menyoroti hal tersebut. Ia sudah berkomunikasi dengan dinas terkait mengenai legalitas lahan sekolah.

Baca juga: Duh, Pelajar SMKN 9 Batam Hanya Terpana Lahan Sekolah Mereka Dipatok Developer

"Ini adalah kasus-kasus yang kesekian kali terjadi terkait tumpang tindih lahan di Batam. Saya berkomunikasi dengan Kadisdik bahwa lahan SMKN 9 Batam memiliki legalitas yang jelas dan memiliki PL untuk pembangunan sekolah," ujarnya, Kamis (2/3/2023).

Uba minta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dapat segera menyikapi persoalan tersebut. Pasalnya, ia melihat BP Batam cenderung menjadikan lahan sebagai tujuan bisnis semata.

"Secara khusus saya mengingatkan BP Batam untuk berhati-hati dalam mengalokasikan lahan dan harus memiliki perhatian terhadap pendidikan. Bagaimana bisa yang sudah dialokasikan ke pendidikan bisa diklaim oleh perusahaan," kata Uba.

Baca juga: Mobil Sport Bebas Keluar Batam, Uba Nilai Bea Cukai Tak Fair Dalam Penerapan Aturan

Ia menambahkan bahwa BP Batam harus menertibkan agar tidak terjadi lagi hal-hal serupa yang merugikan dunia pendidikan. Sebelumnya, lahan di SMKN 9 Batam diserobot oleh PT Cidi Pratama, Kamis (2/3/2023). Lahan seluas lebih kurang 3000 m² dipagar oleh perusahaan developer itu. Pihak sekolah bahkan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena sudah terlalu sering terjadi tumpang tindih lahan di Batam.