Batam - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan proyek pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur butuh waktu panjang. Menurutnya, pemindahan ibu kota baru bisa selesai sepenuhnya 15-20 tahun ke depan.

Meski memakan waktu lama, Jokowi menegaskan pemerintah akan mengambil sikap untuk berani memulai prosesnya yang sangat panjang itu.

"Memang ini bukan pekerjaan setahun dua tahun, ini akan selesai insyaallah 15-20 tahun. Cuma kita harus berani memulainya," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Muktamar Pemuda Muhamadiyah yang disiarkan virtual, Rabu (22/2/2023).

Menurutnya pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan sendiri merupakan ide bapak pendiri bangsa Presiden Soekarno. Menurutnya, di tahun 1960-an, Bung Karno berencana memindahkan ibu kota ke Palangkaraya.

Namun, setelah dilakukan studi kelayakan terbaru, pemerintah sekarang yang dipimpin Jokowi menetapkan Penajam dan Paser Utara sebagai lokasi ideal ibu kota baru.

"Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu Palangkaraya, sehingga saat FS itu kita pikir lagi titik mana yang paling baik untuk pindah ibu kota," ungkap Jokowi.

Jokowi juga mengatakan pemindahan ibu kota bukan hanya pemindahan fisik pemerintahan. Namun, akan ada budaya dan pola pikir baru bagi warga dan masyarakat ibu kota baru. Dengan begitu, IKN Nusantara bukan lah sebuah ibu kota biasa seperti di negara lain.

"Karena sistemnya, sumber daya manusianya sejak awal kita siapkan. Jadi ibu kota baru ini benar-benar ibu kota yang negara lain tidak memilikinya," kata Jokowi.

Pemerataan Ekonomi

Kemudian dia melanjutkan, ibu kota baru Nusantara dibangun dengan alasan pemerataan ekonomi. Menurutnya selama ini penduduk dan aktivitas ekonomi di Indonesia hanya berlangsung paling banyak di Pulau Jawa.

IKN Nusantara bakal menjadi pengungkit ekonomi di bagian tengah dan timur di Indonesia. Jadi, pusat perkembangan peradaban Indonesia tidak hanya terbatas di Pulau Jawa saja.

"Alasan pokoknya itu untuk pemerataan. Bayangkan, negara kita ada 17 ribu pulau, tapi satu pulau, Pulau Jawa memiliki PDB ekonomi Indonesia sebesar 58% ada di Jawa. Terus yg 16.999 pulau itu cuma dapat beberapa persen saja. Semua di Jawa, 56% penduduk Indonesia juga di Jawa," ungkap Jokowi.

"Kami tidak mau Jawasentris tapi Indonesiasentris," tegas Jokowi.