Meranti, Batamnews - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mengaku tak menyesali kritik yang ia lontarkan ke Kemenkeu soal Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH Migas). Termasuk juga kata-kata pedas menyebut kementerian terkait 'iblis dan setan'.

Adil menekankan jika itu merupakan pertanyaan yang ia sampaikan dan bukan pernyataan. 

Adil mengatakan polemik dirinya dengan Kemenkeu sudah selesai. Ia mengklaim kritik yang disampaikan saat rapat bersama Kemenkeu merupakan pertanyaan terhadap besaran DBH untuk daerahnya.

Baca juga: Kemenkeu akan Bayar Kekurangan DBH Meranti usai Diprotes Bupati

"Tadi saya sudah sampaikan semuanya, jadi tidak ada masalah. Menyesal enggak, pertanyaan, kok, menyesal, gimana?" ujarnya usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Kemenkeu, Kemedagri, dan Kementerian ESDM di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Asumsi dan pertanyaan Adil terkait DBH untuk Meranti sudah terjawab. Polemik yang jadi perbincangan hangat antara dirinya dengan Kemenkeu pun sudah selesai.

"InsyaAllah, nanti uang kami yang di 2022 yang kurang bayar karena yang US$60 jadi US$100 nanti akan dibayar. Cuma nanti yang untuk 2023 perhitungannya nanti akan sama. Semua sudah klir," kata dia.

Baca juga: Kemendagri Klaim Kisruh Bupati Meranti dengan Kemenkeu Selesai

Di sisi lain, Adil menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri lantaran telah memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan Kemenkeu, Kementerian ESDM, hingga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Tak Bahas Soal Sanksi

Bupati Adil memenuhi panggilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak Selasa hingga Rabu ini. 

Dalam pertemuan itu, kementerian tak membahas mengenai sanksi kepada Adil pasca umpatan yang disampaikan Bupati Meranti itu ke Kemenkeu.

"Hari ini bahas DBH, tidak bahas sanksi. Semua sampaikan sesuai kewenangan masing-masing," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

Agus mengatakan, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM hingga Bupati Meranti sudah menyiapkan data masing-masing terkait DBH di kabupaten termuda di Riau itu.

Kementerian ESDM, lanjutnya, menyiapkan data soal proses penetapan DBH dari sisi lifting. Sementara Kemenkeu menyiapkan data bagaimana penetapan DBH.

Baca juga: Pedasnya Ucapan Bupati Meranti ke Kemenkeu, Sensasi atau Patut Diapresiasi?

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Meranti, Bambang Suprianto menambahkan, bahwa memang ada perbedaan data antara yang didapat oleh Pemkab Meranti dan Pemprov Riau dengan kementerian terkait.

"Seperti tata cara perhitungan dan lain-lain. Termasuk data produksi, prognosa dan lifting. Kalau data Pemkab dan Pemprov Riau sama, tidak ada perbedaan," ujar Bambang.

Dalam rapat itu juga, kata Sekda, Bupati Adil telah memaparkan data DBH Migas termasuk jumlah produksi, lifting dan sebagainya yang diterima oleh Meranti.

Baca juga: Soal Kemarahan Bupati Meranti ke Pusat, Rocky Gerung: Itu Fakta Ketidakadilan

Untuk mengetahui secara pasti perbedaan tersebut, ia meminta rapat tersebut dilanjutkan untuk pembahasan teknis.