Batam, Batamnews - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sering menjadi polemik setiap tahun di Kota Batam, Kepulauan Riau. Persoalan sering muncul dari pendaftaran hingga keterbatasan rombongan belajar (rombel).

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Aman berpendapat persoalan itu bisa diatasi. Menurutnya, jika diakumulasi jumlah ruang kelas sekolah negeri dan swasta untuk menampung jumlah peserta didik dipastikan cukup.

"Ya, dalam konteks cukup yang ideal. Kalau sekarang, kan, dipaksakan semua masuk ke sekolah negeri menjadi tidak ideal. Kalau sesuai dengan Permendikbud itu bahwa untuk tingkat SD maksimal dalam satu rombel itu hanya 28 siswa dan SMP 32 siswa," kata Aman, Jumat (16/12/2022). 

Namun, yang terjadi saat ini, setiap tahun, dalam satu rombel sampai diisi 40 siswa bahkan lebih. Artinya, kata Aman, secara ilmu pendidikan bahwa proses belajar-mengajar di ruang kelas yang melebihi kapasitas itu kecenderungan tidak efektif. Output yang dihasilkan pun tak sesuai dengan yang diharapkan.

Baca: Temuan Pelanggaran dan Kecurangan saat PPDB di Kepri, Ombudsman: Oknum Pejabat Titip Calon Siswa

Jika sudah melebihi kapasitas, maka dalam teori pendidikan guru tidak bisa menguasai kelas. Guru tak bisa memastikan apakah yang sudah dijelaskannya diterima dengan baik oleh siswa atau tidak.

"Tapi kalau masih dalam cakupan standar rombel tadi, guru masih bisa melihat kondisi siswanya. Dan secara psikologis bahwa guru mengetahui jika siswa paham atau tidak," ujarnya.

Komisi IV DPRD Batam telah mendorong agar setiap tahun Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pendidikan di Batam itu terpenuhi. Tapi sampai saat ini tidak terpenuhi, masih ada ruang kelas yang tak sesuai dengan jumlah siswa. 

Kemudian, ada juga sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar. Misal, lapangan yang belum disemenisasi, atap sekolah bocor, plafon rusak, hingga toilet yang belum memenuhi kebutuhan. 

Baca: Siswa Tak Tertampung PPDB di Batam, Udin: Penyakit Menahun, Belum Ada Pembenahan 

Ia meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Batam melakukan perencanaan. Begitu juga dengan tim TAPD yang harus memberikan anggaran yang cukup agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Batam bisa terpenuhi.

Terkait dengan permasalahan ini, Komisi IV DPRD Batam juga mengusulkan untuk menambah anggaran supaya sarana dan prasarana yang rusak atau tak memenuhi standar bisa dilakukan perbaikan.

Selain itu, Aman membeberkan jika ada hal yang krusial terkait sektor pendidikan di Batam. Secara akumulatif ruang kelas itu mencukupi, akan tetapi karena di sekolah swasta notabene berbayar, maka kebanyakan orangtua siswa memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

Pihaknya juga sempat memberi gagasan kepada pemerintah guna mengentaskan masalah tersebut. Yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah.

"Kami memberikan ide ke pemerintah agar kita mempunyai BOS daerah. Ini salah satu solusi dari permasalahan yang ada saat ini," ujar dia.

BOS daerah itu, tambahnya, diyakini bisa membantu orangtua siswa yang butuh pembiayaan tambahan untuk mereka yang anaknya berada di sekolah swasta.

Dana BOS daerah ini sendiri rencananya akan diambil dari APBD. Dengan begitu, setidaknya menjadi solusi untuk masalah pendidikan yang terjadi setiap tahunnya di Kota Batam.