Karimun - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Ady Hermawan mempertanyakan penggunaan anggaran yang ada pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karimun, selama ini dinilai tak pernah ada kejelasan mengenai pemanfaatan dana dari APBD yang sudah dialokasikan.

Padahal lanjut Ady, dana untuk KONI terbilang cukup besar meskipun setiap tahunnya terjadi pemangkasan anggaran yang dialokasikan. Namun setiap tahun dipastikan tidak pernah jelas penggunaan dana yang diterima, bahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun rincian dana yang telah terpakai tidak pernah ada yang tahu.

"Dananya besar, tapi pembinaan untuk atlet-atlet tidak pernah ada, sampai-sampai pada pelaksanaan Pekan Olaharaga Pelajar Daerah (Popda) di Provinsi Kepri di Tanjungpinang bulan kemarin, Kabupaten Karimun berada di posisi kelima dari enam Kabupaten Kota yang ikut," ujar Ady saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/8/2022).

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga mengatakan, anggaan yang digelontorkan untuk KONI Kabupaten Karimun pada tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp 2,5 miliar, kemudian tahun ini pada APBD Murni turun menjadi Rp 800 juta. Sejak dana yang dialokasikan miliaran rupiah, hingga saat ini memang tidak pernah terlihat peruntukkan dananya.

Ady memastikan, semua cabang olahraga (cabor) yang ada di Kabupaten Karimun tidak pernah dapat dana pembinaan dari KONI. Karena dia sendiri termasuk salah satu pengurus cabang olahraga di Karimun, yakni Ketua Taekwando Kabupaten Karimun, dan memastikan tidak pernah dapat dana pembinaan yang dimaksud.

Sehingga setiap ada kegiatan turnamen keluar daerah, maka terpaksa mengutus altet dengan menggunakan dana pribadi dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun.

"APBD Murni tahun ini Rp 800 Juta, untuk apa duitnya, coba tanya semua cabor berapa duit yang didapat dari KONI. Besar duit itu sebenarnya, bukan gampang buat SPJ-nya dalam laporan penggunaan dana yang telah terpakai. Saya bersama Pak Sekda Muhammad Firmansyah sama-sama pengurus didalam Taekwando, tidak dapat apa-apa dari KONI, apa lagi yang lain yang istilahnya tidak ada sosok yang bisa diandalkan," terang Ady lagi.

Terkait anjloknya prestasi para atlet Kabupaten Karimun dalam ajang POPDA Provinsi Kepri di Tanjungpinang baru-baru ini, Ady menilai seharusnya agenda rutin seperti itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh KONI Kabupaten Karimun, karena sudah dipastikan akan ada kegiatan tersebut setiap tahun.

"Ini kan sudah rutin kegiatannya, harusnya sudah bisa dievaluasi, apa dan dimana kelamahannya. Mana cabang yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan banyak medali. Kalau tidak mampu juga kan lucu jadinya, dananya besar tapi tak bisa manfaatkan yang sudah dianggarkan, padahal dana setiap tahun itu pasti ada, tapi setiap tahun juga prestasi atlet kita semakin anjlok," ungkapnya.

Dari besaran dana APBD yang diterima KONI Kabupaten Karimun, seharusnya sudah bisa melakukan pembinaan bagi para atlet-atlet maupun bagi para cabor yang mencetak atlet berprestasi.

"Yang jelas karena seluruh cabang olahraga dibawah naungan KONI, maka kita minta pertanggungjawaban dari mereka lah," tegas Ady.

Dia juga meminta agar KONI memodernisasi pemikirannya, sehingga punya inovasi serta efeknya juga bagi para atlet semakn bersmeangat. Namun sejauh ini memang para atlet diabaikan dan tidak pernah ada pembinaan dari pemanfaatan dana yang dimiliki oleh KONI Kabupaten Karimun.

"Bagaimana mau menggairahkan semanga anak-anak muda yang berprestasi dibidang olahraga, di situ banyak sekali cabang-cabangnya dan terdapat para atlet berkat di bidangnya masing-masing. Ketika mereka berprestasi, akan memudahkan untuk melamar pekerjaan, terutama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian, sebagai sayarat khusus harus melampirkan sertifikat prestasi olahraga," ujarnya.

Untuk membantu salah satu cabor melalui dana aspirasinya sebagai anggota DPRD, ternyata tidak dapat diserahkan secara langung, karena harus memiliki badan hukum. Sementara cabang yang akan dibantu berada dibawah KONI, sehingga dia tidak rela dana itu mengalir di tubuh KONI yang sejauh ini dinilai sudah punya dana cukup besar.

"Kita tidak bisa bantu langusng ke cabor, karena badan hukumnya ada di KONI. Sudah dicoba juga kemarin mau buat hukum, terbentur masalah aturannya di KONI, tidak hanya untuk Taekwando, tapi di Karate juga kita mau bantu juga terbentur dengan badan hukum," kata Ady lagi.

Selanjutnya....

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, Zaizulfikar, yang juga sebagai Pembina Utama Karate Karimun. Ia mengaku jengkel dengan KONI Kabupaten Karimun, yang tidak pernah memberikan perhatian kepada cabor manapun di Kabupaten Karimun. Sampai-sampai setiap turnamen terpaksa harus merogoh kantong pribadi.

Pria yang akrab disapa Boi ini mencontohkan pengalaman pribadinya, yang memberangkatkan atlet karate tahun ini dan sudah empat kali ke Surabaya, namun lagi-lagi semuanya menggunakan dana pribadi.

"Makanya saya sepakat dengan Ketua Komisi III, KONI Kabupaten Karimun itu harus modernisasi pemikirannya. Orang-orang didalamnya juga harus di regenerasi," pinta Boi.

Dikatakan Boi, pembinaan khusus kepada para atlet setidaknya menjadi motivasi bagi masyarakat se Kabupaten Karimun, yang akan berlomba-lomba menjadi atlet berprestasi karena ada perhatian serius dari segi pembinaan.

"Setidaknya para atlet memiliki uang saku yang bisa diandalkan sebagai pemasukan bagi mereka, karena sudah memiliki presatasi yang mengharumkan nama Kabupaten Karimun. Jika ini dilakukan, tidak sulit menyeleksi atlet, mereka sendiri yang muncul nantinya yang punya potensi. Tapi balik lagi, KONI Kabupaten Karimun tidak serius tentang hal ini," pungkasnya.