Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengaku masih kerap menerima laporan dokter junior yang sengaja dipersulit mengambil spesialis, seperti dalam proses surat rekomendasi dokter umum muda. Hal ini menjadi salah satu penyebab Indonesia sangat kekurangan dokter spesialis.

"Saya juga dengar banyak cerita-cerita seperti itu, ada yang dokter-dokter seniornya mempersulit dokter-dokter juniornya nah itu harus kita disiplinkan, karena kita kekurangan dokter spesialis," kata dia, dalam konferensi pers Kamis (2/6/2022).

Menkes Budi meminta jika ada temuan serupa di lapangan, segera melapor ke Kementerian Kesehatan RI. Pasalnya, kekurangan dokter spesialis berdampak pada pelayanan kesehatan utamanya jantung hingga kanker.

"Kita bicara penyakit jantung saja itu masih banyak provinsi yang kekurangan spesialis jantung, belum lagi stroke, lalu cancer akan tambah banyak lagi. Maka dari itu kita percepat adakan program beasiswa sebagai bagian transformasi sumber daya manusia kesehatan," lanjut dia.

Lebih lanjut, ia memberi gambaran jika jumlah dokter yang sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) idealnya berada di 1 banding 1.000 populasi. Artinya, Indonesia diperkirakan membutuhkan 270 ribu dokter, jika dibandingkan dengan 270 juta penduduk.

"WHO memberikan standar jumlah dokter dibanding penduduk itu, 1 banding 1000. Di negara maju ada yang 3 banding 1000, atau 5 per 1000," ujarnya dalam konferensi pers Kemenkes RI, Kamis (2/6/2022).

"Jadi Indonesia kalau 270 juta penduduk rakyatnya berarti dokternya harusnya 270 ribu, baru terpenuhi," sambungnya.

Sayangnya, Menkes memperkirakan butuh waktu 10 tahun untuk mencapai target ideal WHO. Kini, Indonesia hanya memiliki 140 ribu dokter berpraktik. Jika lulusan dokter mencapai 12 ribu orang per tahun, 10 tahun kemudian target ideal WHO baru tercapai.

"Yang punya Surat Tanda Registrasi (STR) dan praktik mungkin sekitar 140 ribu, kan kurangnya jadi 130 ribu. Dokternya produksi setahun 12 ribu, jadi untuk memenuhi standar WHO dibutuhkan waktu 10 tahun atau lebih untuk melayani 270 juta rakyat indonesia," bebernya.

"Itu mengapa dari latar belakang itu juga, program beasiswa ini masuk dalam transformasi sumber daya manusia kesehatan dan harus segera dilakukan," pungkas dia.