Oleh Robby Patria*

SETIAP tahun Hari Marwah diperingati sebagai hari bersejarah. Di mana masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau melakukan musyawarah kebulatan tekad agar Kepri menjadi provinsi. Sehingga kesepakatan tersebut harus diperjuangkan dengan maksimal sebagai bentuk dari marwah, harga diri dan kehormatan masyarakat Kepulauan Riau.

Semangat kebulatan tekad tersebut merasuki jiwa anak-anak muda Kepri sehingga mereka melakukan aksi demonstrasi untuk mendukung pemisahan Kabupaten Kepulauan Riau dari Provinsi Riau. Demo tak henti-henti dilakukan mulai dari Pekanbaru hingga ke Tanjungpinang. Bahkan sampai ke DPR RI Jakarta. Masyarakat Kepri yang mampu dan tidak mampu bersama sama berjuang di Jakarta. Datang melalui jalur kapal laut, udara hingga dengan kereta api bagi mereka yang berada di Jawa.

Rentang kendali antara Tanjungpinang dan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau terasa jauh. Berjam jam nyeberang laut baru sampai di pusat pemerintahan. Kemudian Tanjungpinang, Natuna, Anambas, Lingga dan Karimun jauh tertinggal dari sisi infrastruktur dan pendidikan dari daerah daratan yang dekat dengan kekuasaan. Untuk mengejar lajunya pembangunan di Riau daratan, maka cara yang paling baik dengan memisahkan diri dari Riau.

Upaya berpisah dari Riau bukan hal yang mudah. Karena Gubernur Riau Saleh Djasit tidak setuju untuk dimekarkan jadi daerah otonom baru dengan pelbagai pertimbangan. Beda halnya jika Natuna dan Anambas mau jadi provinsi, sudah pasti ada jalan karena Gubernur Kepri Ansar Ahmad pernah menyatakan setuju. 

Guna mengingat kembali pristiwa bersejarah tersebut, maka hari Mawah terus diperingati setiap tahun. Dengan mengingat kejadian heroik perjuangan Provinsi Kepri, setidaknya pemerintah saat ini dapat mengingat masa perjuangan provinsi. Bahwa Kepri saat ini adalah hasil perjuangan. Untuk itulah siapapun yang menjadi gubernur harus menjalankan pemerintahan dengan sebaik baiknya.

Setelah diresmikan menjadi provinsi baru pada 2002, Kepri termasuk salah satu provinsi muda yang sukses menjalankan fungsi pemerintahan dari awal kepemimpinan Ismeth. Dari pelbagai indicator keberhasilan dalam pembangunan, Provinsi Kepri tergolong baik. Apakah dari sisi kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya. 

Pada peringatan Hari Marwah di tahun 2022 dihadiri Gubernur Ansar Ahmad, tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau Huzrin Hood dan mereka yang ikut berjuang ketika itu. Dalam pidatonya Ansar Ahmad akan melanjutkan proses pembangunan yang sudah dilakukan Ismeth dan Muhammad Sani di Kepulauan Riau.

Pidato tersebut tentu memberikan gambaran Ansar sangat setuju dengan kelanjutan proses pembangunan yang sudah diletakkan Ismeth dan Sani. Dalam prosesnya, pembangunan harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pembangunan yang kurang diperlukan masyarakat maka akan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Contohnya tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau Februari 2022 mencapai 8,02 persen. Jika dibandingkan dengan angka pengangguran Februari 2020 sebesar 5.98 persen tentu ada kenaikan yang tinggi. 

Bisa jadi pengangguran lebih tinggi disebabkan hantaman pandemi covid 19 sejak 2020. Banyak warga kehilangan pekerjaaan karena perusahaan tempat mereka kerja tutup. Mereka yang kehilangan pekerjaan tentu perlu lapangan pekerjaan baru. 

Di sinilah perlu usaha pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Bisa dengan memperbanyak proyek padat karya, swakelola dan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Bahkan yang paling bagus adalah dengan berupaya menarik investasi asing dan dalam negeri membuka usaha di Kepri. Dengan adanya pabrik baru, tentu akan menyerap lapangan pekerjaan. Otomatis akan menurunkan angka pengangguran terbuka di Kepri.

Saat ini, angka pengangguran terbuka 8 persen tersebut lebih tinggi dari angka pengangguran terbuka nasional 5,83 persen. Lalu, usaha nyata bagaimana pemerintah provinsi dapat melakukan intervensi program pemerintah menekan angka kemiskinan lebih cepat dengan kegiatan infrastruktur yang dibuat pemerintah. 

Yang menarik adalah ketika Gubernur Ansar di saat peringatan hari Marwah menyebutkan APBD Batam dan anggaran BP Batam menembus Rp6 triliun sehingga APBD Kepri sebanyak Rp3,8 triliun akan dibagikan ke daerah lain yang memerlukan pemerataan pembangunan.

Apakah  APBD Kepri yang dialokasikan ke Batam akan berkurang? Nah, di dalam APBD 2022, alokasi APBD Batam masih kalah dibandingkan dengan alokasi APBD Kepri ke Kota Tanjungpinang. Pusat ibu kota di tahun 2022 lebih besar mendapatkan alokasi APBD terutama untuk pembangunan flyover di Simpang Ramayana ke kantor gubernur. Dan beberapa proyek lainnya yang dilaksanakan di Tanjungpinang.

Penduduk Batam lebih besar dibandingkan kabupaten kota yang lain di Kepri, tentu memiliki masalahnya juga pasti lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Batam mesti mendapatkan jatah yang proporsional dari kue APBD Kepri. 

Anggota DPRD Provinsi Kepri asal Batam harus memaksimalkan perjuangan mendapatkan anggaran APBD untuk pembangunan Batam. Tak hanya mendapatkan dana alokasi pokir saja. Dengan jumlah anggota DPRD mayoritas di DPRD Kepri, harusnya alokasi anggaran yang diperjuangkan untuk pembangunan infrastruktur di Batam lebih maksimal. Misalnya mengatasi masalah jalan provinsi yang ada di Batam. Dan pelbagai masalah sosial yang ada di Batam.

IPM dan Pengangguran

Jika kita lihat dari gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Kepri menempati posisi tertinggi di Sumatera. Dan termasuk empat besar di Indonsia. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta dengan perolehan IPM 81,11 (status tinggi), sedangkan IPM terendah adalah provinsi Papua (status sedang) yaitu 60,62. Terdapat 10 provinsi dengan perolehan IPM yang melebihi angka nasional. Terdiri dari DI Yogyakarta (80,22), Kalimantan Timur (76,88), Kepulauan Riau (75,79), Bali (75,69), Sulawesi Utara (73,30), Riau (72,94), Banten (72,72), Sumatera Barat (72,65), dan Jawa Barat (72,45).

Sementara IPM kabupaten dan kota di terjadi ketimpangan. Batam dengan IPM tertinggi di atas 81 menempati posisi puncak. Dan Kabupaten Lingga masih 65 ,29 tercatat sebagai IPM terendah di Kepri. IPM Anambas 68,80, IPM di Bintan 74,13, Karimun 71,44 dan Tanjungpinang 78, menduduki peringkat kedua setelah Batam.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah cara untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia. Karena IPM dirumuskan melalui pendekatan tiga dimensi dasar yakni mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Dengan melihat IPM, maka intervensi pembangunan untuk meningkatkan SDM daerah harus dilakukan membantu pemerintah daerah tingkat dua dengan program pembangunan di bidang SDM dan kesehatan serta program bidang lainnya untuk meningkatkan pendapatan warga.

Artinya program pembangunan di daerah daerah IPM rendah harus dipercepat untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tersebut. Peningkatan pembangunan harus berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misalnya peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, jalan jalan, rumah sakit, puskesmas, pelabuhan dan sarana publik lainnya. 

Pembangunan tersebut dapat dilakukan ketika daerah memiliki sumber keuangan yang banyak. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus kreatif mencari sumber pendapatan yang dapat menambah pundi pundi kas daerah. Dengan pendapatan yang banyak, maka apapun dapat dilakukan. Kepala daerah harus berupaya mencari sumber pendapatan daerah. Inilah salah satu factor dapat melaksanakan pembangunan jika tersedianya dana. 

Kondisi saat ini APBD Kepri masih stagnasi di angka Rp3,9 triliun. Belum menembus angka Rp4,2 triliun. Karena dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah hanya berdasarkan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya. Andaikan restribusi labuh jangkar dapat diperoleh, hingga penyertaan modal di perusahaan migas dapat dilakukan, bisa jadi APBD Kepri akan menembus Rp4 triliun lebih.

Di sinilah pentingnya mana saja prioritas pembangunan. Antara membuat proyek mercusuar yang tak berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan lalu lalang penduduk. Atau proyek yang benar benar diperlukan oleh warga. Beda halnya jika anggaran pembangunan sudah terlalu banyak sehingga proyek mercusuar dapat dilakukan untuk membuat kesan yang baik.

Singapura membangun Kawasan Marina Bay untuk menambah objek wisata mereka karena kebutuhan utama masyarakatnya sudah terpenuhi. Bayangkan income per kapita penduduk Singapura tahun 2020 melebihi 59,7 ribu dollar Singapura setara Rp590 juta per tahun dan Rp49 juta per bulan. 

Sehingga untuk melakukan kegiatan apapun yang sifatnya hiburan dengan mudah dilakukan. Mengapa bisa demikian, karena penduduk Singapura banyak yang berpendidikan tinggi sehingga bisa kerja di dunia industri.

Pemerintah Singapura menyadari pentingnya menyiapkan sumber daya manusia. Apalagi daerah itu tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia yang melimpah ruah. Singapura ditakdirkan berada di titik strategis Selat Malaka. Menjadi titik persinggahan perdagangan dunia. Kampus di negara kecil itu tercatat sebagai kampus terbaik di Asia.

Sedangkan di Indonesia income per kapita tahun 2021 masih Rp 62,2 juta per tahun atau per bulan Rp5 juta lebih. Dengan per bulan rata rata Rp5 juta maka kebutuhan untuk wisata, dan membeli mobil tentu belum dapat dilakukan. Masyarakat masih disibukkan dengan memenuhi keperluan akan makan, dan biaya menyekolahkan anak. 

Dalam posisi ini, keberadaan fasilitas liburan seperti yang dibangun Singapura masih terlalu mewah dilakukan di Kepri. Bisa saja dibangun, namun kalangan tertentu yang kaya dapat menikmati. 

Pembangunan proyek Gurindam di Tanjungpinang yang menelan anggaran lebih dari Rp400 miliar saat ini hanya menjadi tempat foto warga. Dan belum memberikan dampak untuk memicu pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Atau jangan jangan konsepnya belum sesuai harapan dan diperlukan lagi suntikan dana penyelesaian akhir.

Membayangkan jika nilai proyek itu digunakan untuk menambah fasilitas pendidikan, sekolah dan memberikan beasiswa kepada anak- anak Kepri untuk sekolah S3 di luar negeri. Tentu ke depan akan ada SDM anak watan setara SDM dari negara maju. 

Singapura, Cina, dan Malaysia melakukan hal tersebut dengan mengirim mahasiswa mereka belajar di negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Setelah lulus balik ke negara masing masing untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya.

Jika Pemda Kepri menerapkan hal yang sama, maka 10 atau 20 tahun ke depan ketika kita sudah usia tua, mereka akan menjadi pelaksana pengambil kebijakan dalam melanjutkan pembangunan di Kepulauan Riau. Dengan bekal pengetahuan memadai, maka Kepri akan menjadi provinsi hebat. Masyarakatnya adil dan makmur. Para penyelenggaran pemerintahan bekerja dengan hati yang tulus untuk membangun. 

Peringatan hari Marwah setiap tahun harus menjadi tonggak di mana, siapapun menjadi gubernur harus berazam untuk menyiapkan sumber daya hebat bagi anak-anak Kepulauan Riau. Sehingga mereka mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri bahkan dari negara tetangga. 

Dan itu dapat terwujud jika didukung dengan kebijakan yang propendidikan. Para pelaksana pengambil kebijakan jujur melaksanakan tanggungjawab sepenuh hati. Membangun infrastruktur dengan melihat kepentingan bagi publik. 

Selamat hari Marwah. Kita harus menjadi tuan di negeri bukan menjadi  penonton. Maka tidak ada cara lain menggapainya, pemerintah harus menyiapkan sumber daya handal melalui pendidikan yang tinggi bagi anak anak Kepri. Hanya pemimpin yang tegas dan visioner dapat melakukan itu. 
Itulah kuncinya.***

*Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat asal Tambelan