Jokowi Setop Ekspor Minyak Goreng, Harga Bakal Turun?

Jokowi Setop Ekspor Minyak Goreng, Harga Bakal Turun?

Ilustrasi.

Jakarta - Presiden Jokowi mengumumkan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Kebijakan ini mulai berlaku Kamis, 28 April 2022. 

Jokowi menjelaskan, keputusan ini diambil usai rapat membahas pemenuhan kebutuhan pokok untuk masyarakat, khususnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri.

“Dalam rapat tersebut setelah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” kata Jokowi dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/022).

Kebijakan tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri mencukupi dengan harga terjangkau.

“Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

Meski demikian, larangan ekspor ini dinilai kurang bermanfaat. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, tak perlu menghentikan ekspor untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng pun tidak akan turun hanya karena pemerintah menutup keran ekspor.

“Sebenarnya kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu stop ekspor. Apakah harga minyak goreng akan turun? Belum tentu harga akan otomatis turun kalau tidak dibarengi dengan kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) di minyak goreng kemasan,” ujar Bhima dilansir kumparan, Sabtu (23/4/2022).

Bhima berpendapat, pemberhentian ekspor ini hanya akan menguntungkan negara-negara eksportir sawit lain seperti Malaysia.

“Pelarangan ekspor juga akan untungkan Malaysia sebagai pesaing CPO indonesia sekaligus negara lain yang produksi minyak nabati alternatif seperti soybean oil dan sunflower oil,” ungkap Bhima.

Adapun yang seharusnya dilakukan pemerintah, kata Bhima, yakni mengalokasikannya untuk kebutuhan dalam negeri dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) CPO 20 persen.

Walaupun kebijakan DMO tersebut sempat menuai masalah, Bhima tetap tetap berpendapat bahwa kebijakan itu sudah tepat. Ia menegaskan bahwa pasokan 20 persen dari total ekspor CPO ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan dalam negeri. 

Pengawasan untuk menegakkan kebijakan ini yang perlu diperbaiki, bukan mengubah kebijakan menjadi larangan ekspor. Bhima menilai, kebijakan DMO yang dibarengi dengan penetapan HET adalah jalan terbaik. Tinggal pelaksanaannya saja yang perlu dibenahi.

“Kemarin saat ada DMO kan isunya soal kepatuhan produsen yang berakibat pada skandal gratifikasi. Selama ini problem ada pada sisi produsen dan distributor yang pengawasannya lemah,” tutup Bhima.