Batam, Batamnews - Seiring dengan wacana kebijakan pemerintah perihal mudik lebaran yang mewajibkan booster sebagai syarat keberangkatan membuat animo masyarakat untuk disuntik vaksin membludak.

Di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) saja, ada ribuan warga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi di Maha Vihara Duta Maitreya, Sei Panas, Batam, Sabtu (26/3/2022).

Dari pantauan Batamnews, kepadatan masyarakat yang ingin divaksin terlihat dari jejeran kendaraan yang memenuhi pelataran parkir di depan vihara.

Di dalam bangunan gedung, antrean tampak mengular. Sebagian warga lain terlihat lelah menunggu, beberapa diantaranya duduk di pinggir bangunan vihara.

Petugas pun tampak kewalahan. Namun ramainya masyarakat ini masih dapat teratasi.

"Mayoritas rata-rata masyarakat datang untuk vaksin ketiga, sih. Mungkin karena adanya aturan itu," kata Susanto, salah satu petugas.

Selanjutnya....

Curhat Warga Soal Kebijakan Pemerintah

Salah satu warga yang divaksin, Remi Walidan mengaku tak kaget akan animo masyarakat yang membludak usai wacana terkait mudik lebaran itu dibeberkan pemerintah pusat.

"Kemarin saya baca berita, isinya wacana wajib booster sebagai syarat mudik. Saya pikir, mulai minggu ini dan seterusnya pasti masyarakat berbondong-bondong mau vaksin. Ternyata prediksi saya benar, kan," kata dia.

Ia mengaku sedikit kecewa dengan aturan yang selama ini dibuat pemerintah. Menurutnya, peraturan tersebut membuat masyarakat terikat dan dikekang.

"Gimana saya mau ngomongnya, ya. Gini, kita ini warga negara Indonesia, punya hak dan kewajiban. Sementara hak dan kewajiban itu sekarang seperti diatur oleh pemerintah secara tidak langsung, masyarakat seperti di-remote sama pemerintah, termasuk saya yang mau tak mau harus ikuti aturan. Kita ini sekarang diikat, dikekang, tapi cara mainnya halus," kata Remi.

Lalu, ia mengingatkan dengan kejadian tahun lalu, dimana masyarakat secara terang-terangan dilarang mudik lebaran dengan kilah darurat Covid-19 hingga diberlakukan PPKM berlevel. 

Menurut dia, titik temu peraturan yang dibuat pemerintah itu hanyalah untuk membatasi masyarakat mudik. Sementara, jika benar ingin memutuskan mata rantai Covid-19, harusnya aturan booster sebagai syarat keberangkatan sudah diterapkan pada sebelum Natal dan tahun baru tempo lalu.

"Bukan saya mendiskreditkan atau apa, tapi harusnya ini dipukul rata. Dari tahun lalu mestinya ini dibuat. Jadi kita masyarakat yang awam ini seperti sudah disetel, sampai-sampai selalu berpikir negatif dan berasumsi bahwa pemerintah memang bobrok dalam mengatasi persoalan. Masa cuma jelang mudik lebaran saja ini dibuat, harusnya dari natal kemarin," ujarnya.

Tak sampai di situ saja, dia turut prihatin dengan pandemi yang tak berujung ini. Meski begitu, ada tanda tanya besar di benak Remi mengenai bahaya pandemi Covid-19 tersebut.

"Coba kita lihat di negara lain, sudah ada yang menganggap ini jadi endemi. Nah, kita Indonesia kapan? Apa tunggu vaksin sampai 10 kali? Saya semakin bingung juga dengan virus ini, sudah ada seri-serinya, macam handphone," ujarnya.

Remi berpendapat, Indonesia bisa terbebas dari pandemi Covid-19. Asalkan, pemerintah harus transparan terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus hilangkan beberapa aturan pengetatan seperti PCR dan penggunaan masker.

"Masyarakat sebenarnya curiga, loh, bang. Ini virus dijadikan bisnis atau gimana? Simple pemahaman saya sebagai orang awam, hilangkan aturan PCR, Rapid Test, wajib pakai masker, atau pandemi tak akan habisnya. Pemerintah harus mengembalikan kehidupan masyarakat ke semula seperti sebelum pandemi, bukan malah buat istilah new normal," kata Remi.

"Jadi kalau saya demam atau masyarakat lain juga demam, pergi saja berobat seperti biasa. Terus istirahat di rumah sampai betul-betul sembuh. Jangan pakai lagi PCR-PCR itu. Menghabiskan duit saja. Kita udah susah, tambah dibuat susah lagi," pungkas dia.