Jakarta, Batamnews - Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali melakukan pembicaraan telepon pada Minggu (6/3) waktu setempat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir dari kantor berita AFP, Senin (7/3/2022), seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan, panggilan telepon tersebut berlangsung selama 1 jam 45 menit dan atas permintaan Macron. Ini merupakan keempat kalinya kedua pemimpin itu berbicara via telepon sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari.

Baca juga: Gencatan Senjata Ditunda, Putin Peringatkan Masa Depan Ukraina Dalam Bahaya

Panggilan telepon sebelumnya adalah pada 3 Maret lalu, yang menurut Elysee atau istana presiden Prancis, telah membuat Macron merasa "yang terburuk akan datang" di Ukraina dengan niat Putin untuk merebut "seluruh" negara itu.

Elysee menyatakan, dalam percakapan via telepon terbaru pada Minggu (6/3/2022) waktu setempat, Putin menegaskan kepada Macron bahwa Moskow berencana untuk mencapai tujuannya di Ukraina baik melalui diplomasi atau lewat perang.

Pejabat kepresidenan Prancis mengatakan, dari panggilan telepon itu, Macron mengetahui bahwa Putin "sangat bertekad untuk mencapai tujuannya, termasuk soal apa yang disebut Putin sebagai 'de-Nazifikasi' dan 'netralisasi' Ukraina".

Baca juga: Putin Ancam Negara yang Sanksi Rusia, Sebut Deklarasi Perang

Putin juga menuntut pengakuan atas semenanjung Krimea di Ukraina -- yang dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014 -- sebagai bagian dari wilayah Rusia serta pengakuan sebagai wilayah merdeka dari dua wilayah Ukraina timur yang memisahkan diri, yang telah diakui oleh Rusia.

Pejabat kepresidenan Prancis tersebut mengatakan bahwa tuntutan itu tak diterima oleh Ukraina.

Dalam percakapan dengan Macron, Putin juga membantah bahwa tentara Rusia menargetkan warga sipil setelah Macron mendesaknya untuk tidak membahayakan warga sipil, sesuai dengan hukum internasional.

Menurut pejabat tersebut, presiden Prancis menjawab kepada Putin bahwa "tentara yang menyerang adalah tentara Rusia" dan mengatakan dia "tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa tentara Ukraina menempatkan warga sipil dalam bahaya."