Bintan, Batamnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), akan mengucurkan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 sebesar Rp 64 miliar untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri mengucurkan alokasi pagu anggaran pembangunan di Kabupaten Bintan sebesar Rp 64 miliar untuk berbagai bidang.

"Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan Bintan kedepan," ujar Ansar saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (23/2/2022).

Pemprov Kepri menargetkan untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan pada tahun 2022 setidaknya bisa tumbuh di angka 3% hingga 5% lebih.

Baca juga: Plt Bupati Robby Kurniawan Canangkan Gerakan Bintan Berwakaf 

"Tentu dengan tetap mengacu pada indikator pembangunan nasional," jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan, Roby Kurniawan mengaku sangat optimis tahun ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan dapat mencapai target dari Pemprov Kepri yaitu 3-5 persen.

"Saya yakin itu dapat tercapai," katanya.

Kabupaten Bintan saat ini melihat pertumbuhan ekonomi yang positif. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,13 poin menjadi 74,57 poin dengan kategori tinggi.

Sementara untuk kepercayaan dunia usaha di Kabupaten Bintan juga terus terjaga dengan realisasi investasi mencapai 22,2 triliun. Selain itu, Pemkab Bintan juga mengharapkan agar kedepannya Provinsi Kepri dapat kembali reaktivasi program dana sharing.

Baca juga: UMKM Bintan Ingin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumahan Dipermudah

"Kita harapkan dana sharing 2 banding 1 kepada Pemkab Bintan sehingga banyak program kemasyarakatan yang nantinya bisa kembali terwujud," sebutnya.

Sementara untuk tahun 2023 nanti dia juga yakin sebagai tahun rebound bagi ekonomi Kabupaten Bintan untuk bisa tumbuh lebih tinggi.

Bahkan yang tidak kalah pentingnya, saat ini Kabupaten Bintan tidak dapat lagi menganggarkan kegiatan perikanan laut dan kewenangannya sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi.

"Oleh karenanya kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk kiranya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat nelayan Kabupaten Bintan dalam upaya peningkatan produksi perikanan laut," harap Roby.