Jakarta, Batamnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Hanafi Ekra bersama Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin meminta DPR RI untuk mendesak agar hak retribusi labuh jangkar di Kepri segera direalisasikan.

Sebab menurut mereka, melalui SK -207/DN.00.01/12/2021, Kemenkopolhukam meminta agar Kemenhub segera menandatangani MoU pelimpahan pengelolaan labuh jangkar ke Pemprov Kepri.

Setelah menunggu selama dua bulan, Kemenhub belum kunjung membuat MoU dengan Pemprov Kepri.

"Kita mengapresiasi Menkopolhukam sudah memberikan angin segar agar retribusi labuh jangkar diberikan ke Kepri, namun kita lihat sampai saat ini belum ada pergerakannya, kita ingin ini direalisasikan. Oleh karena itu Fraksi PKS DPRD Kepri ke Fraksi PKS DPR RI yang berhubungan dengan komisi terkait Komisi V, kami disambut Bapak Suryadi," kata Hanafi Ekra.

Baca juga: Menunggu Manuver Lanjutan Ansar untuk Labuh Jangkar di Kepri

Responnya cukup positif, apa yang mereka keluhkan akan disampaikan nanti ketika Komisi V dan Fraksi PKS DPR RI rapat bersama Kemenhub, diantaranya bisa melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Kami akan bantu menanyakan dan memperjuangkan persoalan retribusi labuh jangkar," kata Suryadi usai pertemuan bersama Fraksi PKS DPRD Kepri.

Sementara itu, Wahyu Wahyudin yang turut hadir berharap Fraksi PKS DPR RI mampu mendorong Kemenhub untuk memberikan surat izin atau persetujuan penarikan retribusi labuh jangkar yang dilakukan Pemprov Kepri.

"Saat bertemu dengan Fraksi PKS DPR RI, saya menegaskan bahwa retribusi labuh jangkar yang diproyeksikan Rp 200 miliar sangat berperan besar untuk membantu membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan & infrastruktur lainnya," sebut dia.

"Dan Alhamdulillah respon sangat baik sekali dari DPR RI Fraksi PKS yang langsung akan mengagendakan pertemuan dengan Kemenhub Budi Karya," pungkas Wahyu Wahyudin.