Batam, Batamnews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menganggarkan Rp 3 miliar untuk Jamkesda pada tahun 2022. Jumlah yang sedikit ketimbang di 2021 yang berjumlah Rp 4,7 miliar.

Penganggaran Jamkesda itu dibahas dalam Ranperda APBD 2021 oleh Pemprov Kepri bersama dewan. 

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menilai angka tersebut tak wajar. Menurutnya, sejauh ini ekonomi belum pulih. Masyarakat juga belum mampu bayar BPJS. 

"Pagu indikatif Jamkesda idealnya adalah 5 miliar. Sedangkan untuk tahun 2022 dianggarkan oleh Pemrov Kepri 3 miliar sehingga kekurangan 2 miliar," kata Wahyu, Selasa (23/11/2021).

Dilanjutkan dia, masyarakat saat ini sudah terbebani dengan BPJS, sehingga mereka tidak sanggup membayar. 

Dari pada bangun jembatan dan infrastruktur, ia menyarankan anggaran dialihkan untuk Jamkesda.

"BPJS ini agak saklek. Kalau seandainya dalam 1 keluarga ada 5 orang, kemudian 1 saja yang tidak bayar, maka yang lain tidak bisa atau berhak menggunakan BPJS Kesehatan itu," ujar legislator dari PKS ini.

Makanya untuk itu pemerintah mestinya hadir dengan Jamkesda. Wahyu pun mendorong pemprov agar bisa menambah anggaran Jamkesda. Terlebih dari informasi yang ia dapat, masih banyak utang jaminan kesehatan itu yang harus diselesaikan.

"Sedangkan saat ini Jamkesda, saya dapat informasi dari pihak Dinkes dan rumah sakit terkait, masih banyak utang yang harus diselesaikan. Untuk itu saya mendorong pemprov agar bisa menambah anggaran Jamkesda. Karena saat ini Jamkesda itu banyak dari pokir-pokir anggota dewan," kata Wahyu.

Hak masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis harus dipenuhi oleh pemerintah. Terlebih dimasa pandemi yang tak kunjung usai berimbas pada perekonomian rakyat.

"Pak gubernur, tolong. Rp 2 miliar itu tidak banyak, karena ini hak masyarakat untuk mendapatkan kesehatan secara gratis. Walaupun mereka mempunyai Jamsostek, tetapi ketika kecelakaan di luar jam kerja terjadi, itu tidak bisa diklaim. Makanya Jamkesda harus hadir," ucapnya.