Jakarta, Batamnews - Mobilitas warga bakal diperketat melalui penerapan PPKM level 3 se-Indonesia di masa libur Natal dan tahun baru (Nataru). Rencana kebijakan itu dikritik oleh Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman.

Dicky menyebut pembatasan mobilitas memang akan memiliki dampak dalam mencegah penularan Covid-19. Tapi, kata dia, dampaknya signifikan atau tidak akan bergantung pada konsistensi yang mendasar yakni testing, tracing, treatment (3T) hingga vaksinasi Covid-19.

"Jadi bukan hanya membuat orang itu diam, nggak begitu. Tapi kembali ke esensinya itu di 3T-nya, di penguatan menemukan kasus, mendeteksi kasus, termasuk melakukan testing, tracking, dan isolasinya. Sains itu mengerjakannya begitu," kata Dicky kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

"Jadi bukan orang dibiarkan diam. Tapi esensi yang membuat kita bisa menemukan virus-virus ini di mana dan ke mana. Itu tidak dilakukan, ya nggak akan berdampak signifikan," tambahnya.

Dia menilai hingga kini 3T di Tanah Air masih kurang, bahkan cenderung melemah usai kasus Covid-19 melandai dalam sebulan terakhir. Menurutnya, jika 3T hingga vaksinasi tak kembali ditingkatkan PPKM level berapa pun nantinya tak begitu berpengaruh.

"Jadi pertanyaannya kembali, apa mau level 3 testing-nya seperti sekarang, masih lemah. Ini ya sama aja. Menurut saya begitu. Artinya, sama saja itu ya. Mending tetep aja level 1-2, tapi (3T) diperkuat," ucapnya.

Dicky menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan PPKM level berdasarkan review data masing-masing daerah. Dia menyebut tak boleh suatu daerah diterapkan PPKM level 3 tapi data menunjukkan daerah itu masuk kategori PPKM level 1.

"Jadi semua harus berbasis data. Kalau misalnya 3 tapi datanya itu menunjukkan 1, kan harus ada justifikasi kenapa dan ini bicarakan kemauan pemerintah, kan nggak begitu. Harus ada justifikasi dan kompensasi," ujarnya.