KPPAD Batam: SPN Dirgantara Coba Sembunyikan Jejak Kekerasan terhadap Siswa

KPPAD Batam: SPN Dirgantara Coba Sembunyikan Jejak Kekerasan terhadap Siswa

Penampakan ruang konseling, bimbingan dan spritual di SPN Dirgantara Batam pada 2018 lalu, kasus yang sama dilaporkan kembali terjadi pada 2021. (Foto: Dok. Batamnews)

Batam, Batamnews - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Penerbangan Nusantara (SPN) Dirgantara kembali menjadi sorotan, karena diduga melakukan kekerasan terhadap para siswa. 

Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, Abdilah mengatakan, kasus kekerasan ini terungkap karena laporan dari para orang tua siswa kepada mereka pada 25 Oktober 2021. 

“Ada sekitar 9 orang tua yang melakukan melaporkan ke KPPAD, terjadi kekerasan fisik dan diskriminasi serta pemenjaraan,” ujar Abdilah saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021). 

Selanjutnya dari laporan orangtua, pihaknya kemudian melakukan pengembangan dengan meminta perwakilan orangtua untuk melampirkan bukti-bukti. 

Dari bukti tersebut, diperoleh bentuk kekerasan baru yaitu ada upaya merantai siswa. “Setelah itu, kami koordinasi dengan KPAI,” katanya. 

Sebagai tindak lanjut, KPAI bersama Dirjen Kemendikbud turun ke lapangan, Rabu (17/11/2021) lalu mengecek kondisi sekolah seperti yang dilaporkan oleh perwakilan orang tua. 

“Kami mengecek apakah ada penjara siswa atau tidak,” kata dia. 

Dari hasil peninjauan ke lapangan, diketahui bahwa ada upaya sekolah untuk menyembunyikan keberadaan penjara. Namun jejak-jejak sel masih ditemukan. 

“Selain itu, kami menemukan triplek yang baru saja dicat, berarti ada upaya sekolah menyulap ruangannya,” jelasnya. 

Abdilah juga menambahkan, bahwa kejadian kekerasan fisik terhadap siswa SPN Dirgantara bukan kali pertama terjadi, berdasarkan laporan yang masuk ke KPPAD Kepri, tahun 2018 hingga 2021, kasus serupa selalu terjadi. 

“Kami melihatnya dari laporan KPPAD Kepri, karena KPPAD Batam baru terbentuk pada tahun 2019, dan dari laporan itu, kasus kekerasan dilakukan secara kontinu,” katanya.

Untuk penanganan kasus ini lebih lanjut, pihaknya melakukam focus grup discussion (FGD) dengan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad hari ini di Tanjungpinang. 

“Kami melihat tidak ada upaya berubah dari sekolah, nanti kami bahas ini, sejauh mana penanganan Disdik Kepri,” ucapnya.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews