Meranti, Batamnews - Musim hujan mulai terjadi wilayah Indonesia November 2021 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti khawatir jika terjadi hal tak diinginkan semisal banjir dan lainnya. Ketiadaan anggaran menjadi kendala.

Kalaksa BPBD Meranti, Idris Syamsuddin mengakui hal itu. Pihaknya tak memiliki anggaran pengantisipasi hingga operasional penanggulangan bencana di daerah setempat.

"Kita tak ada anggaran. APBD kita tak ada. Makanya kita berharap bantuan dari pusat," kata dia beberapa waktu lalu.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pihaknya kembali mengajukan permohonan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk persiapan penanggulangan bencana di Meranti.

"Ini baru mau dilakukan (permohonan bantuan anggaran) ke pusat jika diakomodir. Baru kita buat cantolan anggarannya, itupun 2022 nanti. Kalau untuk dalam waktu singkat ini memang tidak ada," ujarnya.

Bahkan untuk kebijakan penetapan darurat bencana setempat, ia mengaku akan meminta petunjuk dari pemerintah pusat. "Dalam penetapan ini kami nak berangkat ke Jakarta, antisipasi tetap harus ke pusat dulu," kata Idris.

Terpisah, Kapolres Meranti, AKBP Andi Yul Lapawesean perintahkan jajaran untuk melakukan pemetaan wilayah hukumnya yang dianggap rawan bencana.

Menurut Andi, antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang dari prakiraan fenomena La Nina oleh BMKG, BNPB dan Polda Riau.

"Menindaklanjuti prakiraan BMKG dan dan BNPB, kami juga telah menerima perintah langsung dari Kapolda Riau untuk mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Nina," ujarnya, Rabu (3/11) lalu.

Menyikapi atensi itu, saat ini mereka sedang melakukan pemetaan dan pendataan terhadap daerah-daerah rawan perubahan kondisi alam. "Jika menyangkut curah hujan tentunya wilayah-wilayah yang rawan banjir. sehingga jika itu terjadi, kita sudah melakukan langkah antisipasi hingga penanggulangannya," ujar Andi.

Tentunya pemetaan dilakukan dari kota hingga ke desa di masing masing kecamatan. Setelah pemetaan rampung, maka mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Setelah itu rampung, baru kami bicarakan dengan pemerintah daerah. Keputusannya terhadap langkah lanjutan tetap di tangan pemerintah daerah. Apakah perlu ditetapkan siaga atau semacamnya," katanya.