Batam, Batamnews - APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2022 diproyeksikan hanya berkisar Rp 3,7 triliun. Legislator pun memberikan sorotan.

Anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin kecewa dengan besaran APBD tersebut. Menurutnya, angka Rp 3,7 triliun sangat minim mengingat ada 7 kabupaten/kota yang harus dikelola.

"Dengan uang segitu mengelola 7 kabupaten kota? Bisa 'sakit' Kepri," kata dia, Rabu (3/10/2021).

Ia membandingkan dengan besaran APBD Batam yang jumlahnya Rp 3,4 triliun, hanya selisih sekitar Rp 300 miliar dari proyeksi APBD Kepri.

Wahyu menilai, APBD Kepri harusnya Rp 4,1 triliun. Itupun masih tergolong kecil untuk sekelas provinsi yang fokusnya membangkitkan perekonomian pasca keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Tahun 2022, misi pertama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri ialah membangkitkan perekonomian. Tentunya hal itu butuh APBD yang cukup besar. Jumlah Rp 4,1 triliun pun sudah dibahas dalam rapat pansus.

"Sekarang APBD di bawah itu, tentu kesulitan untuk mencapai target pemulihan ekonomi. Isinya pun lebih banyak kepada pembangunan. Walau belum fix tapi kelihatannya menyimpang dari visi dan misi kepala daerah," ujar Wahyu.

Menurut dia, pemerintah kurang dalam upaya jemput bola, meminta kucuran anggaran dari pusat untuk pembangunan yang lebih banyak lagi. Padahal Kepri menjadi salah satu daerah penyumbang migas terbesar yang harusnya dapat perhatian lebih.

"Pajak ekspor untuk 3 perusahaan di Batam aja mencapai Rp 3 triliun lebih. Apalagi dihitung seluruh perusahaan ekspor di Batam, bisa mencapai puluhan triliun disumbangkan ke pusat. Masa kita tak bisa meminta Rp 4 triliun saja untuk APBN dikucurkan ke Kepri," ujarnya.

Jika Rp 4 triliun dikucurkan lagi ke Kepri, ditambah lagi dengan PAD yang sekitar Rp 1 triliun lebih, total sudah ada Rp 5 triliun. Dengan angka sebesar itu baru layak mengelola Provinsi Kepri.

"Dengan besaran segitu, baru Kepri bisa 'sehat'. Kalau Rp 3,7 triliun, Kepri 'sakit'. Malu sama Batam yang kelola sendiri dapat Rp 3,4 triliun," ujar Wahyu.