DPRD Kepri Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet Pelajar Jika Tetap Sekolah Daring

DPRD Kepri Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet Pelajar Jika Tetap Sekolah Daring

Anggota DPRD Kepri, Hanafi Ekra (Foto:ist)

Bintan, Batamnews - Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Hanafi Ekra mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) jenjang SD-SMP yang dilakukan secara terbatas. Namun, pesannya agar tetap dipantau dan di evaluasi.

Hanafi kemudian menyesalkan buruknya koordinasi pemerintah. Pasalnya, ketika sekolah di daerah-daerah mulai dibuka, tiba-tiba ada instruksi lagi untuk ditunda.

"Saya secara pribadi mendukung sekolah tatap muka yang digelar kabupaten dan kota. Saya lihat ada sekolah yang taat prokes dan rerata orangtuanya juga sudah di vaksin," kata dia, Rabu (25/8/2021).

Menurut Politisi PKS Kepri ini, sesuai aturan dan SKB 3 menteri, untuk wilayah kabupaten dan kota PPKM Level 1-3 sudah bisa menggelar sekolah tatap muka terbatas.

Baca juga: Ansar Ahmad Minta Bupati dan Wali Kota se-Kepri Tunda Sekolah Tatap Muka

"Jadi menurut hemat saya, sekolah saja yang dipantau dan evaluasi nantinya. Atau sekolah-sekolah yang tidak taat prokes, mungkin bisa ditunda sekolah-sekolah yang tidak taat prokes tapi jangan digeneralisir," ujarnya.

Apalagi menurut Hanafi, sekolah daring yang belum tersistematis menimbulkan efek sosiologis bagi pelajar. Pelajar jadi lebih banyak main game daripada belajar.

"Aturan PPKM level 3 ke bawah kan membolehkan juga sekolah tatap muka terbatas kecuali memang ada aturan untuk zona orange. Namun saya pikir yang terpenting adalah memantau sekolah bukan menunda sekolah tatap muka terbatas," sebutnya.

"Kalau mau menunda, Pemda harus segera mencari solusi atau jalan atau bahkan mensubsidi kuota paket internet yang selama ini membebankan orangtua," tambah Hanafi.

Baca juga: Batam Kebut Vaksinasi Pelajar Sambut Sekolah Tatap Muka

"Saya pikir perlu disinkronkan semuanya antara data sekolah dan zona Covid per kecamatan yang ada di sekolah. Tidak semuanya zona orange atau merah, jadi buka saja sekolah di wilayah yang zonanya hijau," tambahnya lagi.

"Kalau memang aturan PPKM Level 3 mau diabaikan, jadi jangan semua sekolah ditutup. Harus didesain tatap muka sekolah terbatasnya, apalagi penerimaan siswa baru selama ini sesuai zonasi wilayah juga," pungkas Hanafi.


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews