Bintan, Batamnews - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), akan melakukan mutasi besar-besaran pejabat eselon II, III dan IV. Mutasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sekretaris daerah (Sekda) Bintan, Adi Prihantara mengatakan, dengan diangkatnya Roby Kurniawan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bintan, bisa menyegerakan mutasi tersebut. Apalagi kini ada 9 jabatan kepala OPD di Bintan yang masih kosong atau dijabat Plt.

"Plt Bupati Bintan bisa melakukan mutasi. Jadi jabatan yang kosong saat ini bisa segera diisi khususnya eselon II," ujar Adi, kemarin.

Jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang saat ini masih kosong, diantaranya Kepala Bapelitbang, Kepala Inspektorat, Kepala DKUPP, Kepala Kesbangpol, serta Kepala BP2RD.

Baca juga: Terungkap Alasan Singapura Suplai Oksigen Konsentrat untuk Bintan

Kemudian Kepala BPBD, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setdakab Bintan serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Bintan.

Namun sebelum melakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut, Plt Bupati Bintan perlu terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

"Tapi wajib meminta izin ke Mendagri dulu. Baru melaksanakan pengisian jabatan yang kosong," sebut Sekda.

Jika sudah diizinkan, maka dilakukanlah lelang jabatan (Open bidding). Karena pengisian jabatan tidak melalui baperjakat, melainkan langsung oleh panitia open bidding.

Baca juga: Jabat Plt Bupati Bintan, Roby Janji Tuntaskan Janji Kampanye

Nantinya mutasi yang dilakukan tidak hanya eselon II saja. Tetapi juga kepada pejabat eselon III dan IV. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi lagi kekosongan jabatan.

"Pasti ada pejabat eselon III seperti camat yang dipromosikan ke eselon II. Jika mereka naik, otomatis jabatan yang mereka tinggal kosong. Jadi supaya tidak terjadi kekosongan dimana-mana, dilakukan juga mutasi eselon III dan IV," katanya.

Diharapkan mutasi dapat segera terlaksana sebab sangat berpengaruh besar pada kinerja pemerintahan. Untuk menutup kekosongan jabatan sementara waktu, Kepala OPD terpaksa merangkap jabatan.