Oleh: Iskandar Zulkarnain Nasution

“”MENGAPA Indonesia tidak melakukan lockdown? Bahkan di awal-awal pandemi Covid-19 ini merebak? Kalau lah Pemerintah mengikut saran lockdown ini, maka kita akan bisa menghindari jatuhnya korban kematian sehingga tidak sebesar saat ini. Para ahli kesehatan diabaikan pendapatnya””

Itulah share komen salah seorang member WA grup yang saya ikuti. Seakan akan pola lockdown menjadi ultimate alternatif, the game changer kalau istilah Presiden Trump. 

Lockdown menurut definisi kamus Merriam Webster memiliki makna mengurung warga atau sebagian warga untuk sementara demi menjaga keamanan. Definisi lain juga memaknai sebagai tindakan darurat ketika orang-orang dicegah meninggalkan atau memasuki suatu kawasan untuk sementara, demi menghindari bahaya.

Lockdown memang menjadi opsi kebijakan yang diambil beberapa negara yang terdampak virus Covid19 di awal penyebarannya tahun lalu. Model lockdown yang diterapkan sebagaimana definis di atas adalah, ada yang secara parsial, ada juga yang secara menyeluruh di seluruh wilayah terdampak. Kebijakan ini diterapkan mengikut kenaikan kasus yang terjadi. Nah bagaimana dampak lockdown tersebut secara global?

Terbaru, ribuan orang tumpah ruah menolak pemberlakuan lockdown di 2 kota Australia, Sydney dan Melbourne. Mereka menolak perintah pemerintah untuk menjalani lockdown akibat kembali meningkatnya kasus positif Covid-19 di negara tersebut. 

Para demonstran ini, ditengarai menggunakan alasan unjuk rasa sebagai hak kebebasan dan sebagian besar diduga terlibat aktif dalam percakapan media sosial yang sering menyebarkan disinformasi vaksin dan teori konspirasi Covid-19. 

Demonstrasi ini tercetus didasari kegagalan dalam pemberlakuan pembatasan di beberapa kota yang mengurung setengah dari 25 juta populasi Australia dan ketidakmampuan pemerintah yang berkuasa di Australia untuk menyediakan pasokan vaksin yang memadai. Saat ini baru 11 persen dari populasi yang sudah menjalani vaksin sepenuhnya.

Sementara itu di Malaysia, laporan menunjukkan adanya peningkatan tajam kasus baru positif Covid-19 pada 6 Juli 2021, tepat satu bulan setelah lockdown nasional diberlakukan kembali dalam upaya mengendalikan jumlah penderita. Lockdown berjilid-jilid di Malaysia ini malah membuat rekor jumlah penderita positif Covid-19 mencecah 1 juta orang lebih. 

Sebelumnya pemberlakuan kembali lockdown membuat geram banyak masyarakat. Sampai sampai menjadi trending tagar “Kerajaan Zalim” (pemerintahan yang lalim) di Twitter di negara tersebut. Warga Malaysia merasakan rasa frustasi atas dampak lockdown yang berkepanjangan pada mata pencaharian mereka. Sementara itu baru 12,3 persen masyarakat Malaysia yang telah merampungkan vaksinasi. 

Otoritas Malaysia dikabarkan tidak akan memperpanjang penetapan masa darurat nasional terkait pandemi Covid-19 yang seharusnya berakhir pada 1 Agustus mendatang. Awalnya penetapan Malaysia berada di bawah aturan darurat sejak Januari lalu dengan argumen untuk mengendalikan penyebaran virus covid19. 

Namun meski ada masa darurat dan lockdown, pandemi Covid-19 justru semakin memburuk dan memicu kemarahan publik dan menurunnya sokongan terhadap kerajaan (pemerintahan) yang berkuasa. Teranyar Partai UMNO dan sekutunya di Barisan Nasional mencabut dukungan kepada Perdana Menteri saat ini dan mengumumkan keluar dari pemerintahan. Ini diperkirakan akan menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa saat ini dan mengakibatkan diadakannya pemilu lebih cepat.

Thailand telah melakukan lockdown selama 100 hari sejak April tahun ini, namun rencana pembukaan atas pembatasan tersebut telah dibatalkan karena melonjaknya penderita Covid-19 sampai mencapai 10x lipat. Kota Bangkok dan 9 Provinsi di Thailand memberlakukan lockdown mulai 12 Juli kemarin. Pembatasan ini dilakukan usai heboh penemuan korban covid19 yang tewas di jalan jalan di Bangkok. 

Bahkan untuk upaya vaksinasi, Thailand gagal mendapatkan jumlah vaksin yang cukup walaupun mereka telah memesan 105,5 juta dosis dari sejumlah produsen vaksin. Ini memaksa Thailand untuk bergabung dengan program berbagi vaksin Covid-19, COVAX yang disokong oleh PBB. 

Thailand akan mendapatkan pasokan vaksin melalui program ini pada kuartal pertama tahun 2022. Sejauh ini Thailand baru melakukan vaksinasi sekitar 16 persen dari populasinya untuk dosis pertama.

Tiga minggu setelah menguraikan peta jalannya yang banyak dipublikasikan untuk hidup dengan Covid-19, Singapura kembali memberlakukan lockdown selama hampir 30 hari. Padahal publikasi untuk hidup berdamai dengan Covid-19 dan menganggapnya sebagai varian influenza telah mengguncang rakyat negara tetangga Singapura, Malaysia dan Indonesia yang mulai menjalankan protes dengan membandingkan kondisi penanganan pandemi covid19 yang dilakukan Singapura. 

Namun rencana-rencana tersebut mengalami perubahan karena adanya lonjakan kasus positif Covid-19, utamanya yang disebabkan oleh varian delta yang lebih ganas. Singapura sendiri telah melakukan vaksinasi pada 46 persen populasinya yang mencapai 5,5 juta orang dengan sekitar 73 persen sudah mendapat dosis pertama.

Dari kisah beberapa negara yang memberlakukan lockdown untuk mengatasi pandemi global ini,kita mengetahui bahwa negara yang semula berhasil mengendalikan pandemi covid19 juga tengah menghadapi ancaman gelombang varian baru Covid-19, yakni varian Delta. Sebagian besar negara tersebut menghadapi lonjakan penderita positif covid-19 setelah mengalami penurunan kasus dan melonggarkan aturan pembatasan pergerakan atau aturan lockdown tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Tidak akan dibahas silahkan nilai sendiri. Namun yang harus diketahui bahwa pandemi Covid-19 ini secara ekonomi menekan pemerintah dan dunia usaha. Akibatnya pemerintah kesulitan dalam meningkatkan pendapatan sesuai rencana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Begitu juga kondisi yang dialami di daerah daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten. 

Akibatnya pemerintah melakukan kebijakan untuk mengatasi melebarnya defisit APBN dengan meningkatkan utang sebagai sumber pembiayaan. Utang menjadi salah satu opsi untuk meredam dampak krisis dan membantu pemerintah keluar dari resesi yang diakibatkan pandemi Covid-19. 

Selain meningkatkan utang, pemerintah juga mendorong reformasi pajak untuk meningkatkan pajak dan skema pajak yang lebih adil. Kita berharap, skema moneter dan fiskal yang dilakukan pemerintah dapat membantu ketersediaan dana guna menjalankan program program berkelanjutan, utamanya program mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penulis adalah pengamat sosial di Kepulauan Riau.