Batam, Batamnews - Dua kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yakni Batam dan Tanjungpinang, secara resmi bakal menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Senin (12/7/2021).

Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono pun mendukung penuh pelaksanaan PPKM Darurat di dua kota tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan guna menekan tingginya kasus Covid-19 di Kepri, khususnya di Tanjungpinang dan Batam.

Namun, dia berharap kebijakan tersebut harus diikuti dengan bantuan sosial dan tidak menyusahkan masyarakat kecil. Dia juga berharap ada bantuan sembako untuk di wilayah PPKM Darurat sesuai dengan arahan Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri meminta kepala daerah menggunakan 8 persen dari anggaran dana desa untuk dialokasikan salah satunya untuk kepentingan dana bansos. Tito mengatakan, dalam Peraturan Menteri Keuangan 8 persen dari APBD, khususnya dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, itu juga dapat digunakan untuk kepentingan penanganan Covid-19.

Baca juga: Warga Batam Borong Buah-buahan di Supermarket Jelang PPKM Darurat

Selain itu, Anggota Fraksi PKS dari Dapil Kepri 4 (Batam Kota, Lubukbaja, Bengkong dan Batu Ampar) ini juga mengajak masyarakat Kepri untuk mengikuti informasi resmi dari pemerintah sehingga dapat terhindar dari berita yang menyesatkan.

“Kita juga berharap pemerintah cepat menginformasikan informasi penting tentang setiap kebijakan terkait penanganan atau pencegahan penyebaran Covid-19” kata dia, Minggu (11/7/2021).

Raden Hari menyampaikan, alasan dilakukannya PPKM Darurat oleh pemerintah karena kondisi di Batam dan Tanjungpinang, sudah memasuki situasi darurat dan berbagai elemen masyarakat sudah terkena dampak dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Bandara Batam Masih Buka saat PPKM Darurat, Penumpang Wajib PCR

“Ini menyangkut pada kemaslahatan bersama, ya kita ikutilah kepada ahlinya, ada pakar juga, pakar kedokterannya. Jadi kesimpulannya kami sangat setuju PPKM ini dilakukan, namun demikian perlu dipikirkan buruh-buruh harian bisa tertanggulangi jangan sampai tidak diperhatikan," pintanya.

Dia pun berharap, para pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Tambahnya, pemerintah dengan keterbatasan uang yang ada akan semampunya membantu dan dirinya mendorong Pemprov Kepri bersama Kota Tanjungpinang dan Batam untuk melakukan koordinasi dan membantu masyarakat.

“Rakyat pun harus paham juga dengan kondisi keuangan negara ini. otomatis dengan aktivitas ekonomi menurun, pendapatan negara menurun. tapi memang ini kewajiban negara untuk melindungi warganya dalam hal kesehatan,” ujar Raden Hari.

“Kita harapkan ini (PPKM) benar-nenar konsisten, perdagangan juga perlu diawasi, cuma itu yang kami pikirkan, jangan sampai menyusahkan rakyat kecil. Disitulah kita perlu memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat,” pungkasnya.