Lingga, Batamnews - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), akan digelar pada 21 Juli mendatang. Namun, tahapan-tahapannya sudah pun dimulai.

Ada 75 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. Masing-masing desa akan mendapatkan dana senilai Rp25 juta untuk honorarium, logistik, transportasi, konsumsi dan lainnya.

Berdasarkan rincian objek penggunaan anggaran Rp25 juta tersebut, honorarium panitia Pilkades sudah dirincikan mulai dari ketua hingga anggota. Ketua mendapatkan honor senilai Rp300 ribu per bulan, sementara anggota mendapatkan Rp150 ribu per bulan.

Baca juga: Pilkades di Lingga Digelar Juli, Satu Desa Dapat Jatah Rp25 Juta

Mereka akan mendapatkannya selama lima bulan. Namun, nominal tersebut dianggap sangat kecil dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh panitia Pilkades.

"Kalau kita lihat beban kerja panitia ini lumayan berat, seperti pemuktahiran data pemilih, sosialisasi, cetak surat suara dan melipatnya. Kemudian persiapan logistik, membentuk KPPS, verifikasi berkas paslon dan tahapan yang lumayan padat," ujar salah seorang Anggota Panitia Pilkades di Lingga yang enggan namanya disebutkan kepada Batamnews, Sabtu (12/6/2021).

Namun, dengan beban kerja yang lumayan banyak tersebut, berdasarkan rincian anggaran yang telah dikeluarkan oleh pihak kabupaten, tertulis disitu untuk anggota panitia Pilkades, dan anggota hanya mendapatkan Rp150 ribu per bulannya.

Baca juga: Kelompok Tani Desa Bukit Langkap di Lingga Tanam 10 Hektare Sorgum

"Panitia bertanggung jawab penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkades ini. Oleh karena itu, rasanya sangat tidak manusiawi sekali hasil kerja hanya dihargai segitu," sebutnya.

Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan Pilkada yang mana anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendapatkan honor senilai Rp1,1 juta diluar operasional, dengan beban kerja lebih ringan, hal ini berbanding terbalik dengan Pilkades.

"Harapan saya semoga bisa ditinjau kembali lah oleh pihak kabupaten terkait honor ini. Itu terlalu rendah sekali. Kita ini bukan di Pulau Jawa, harga barang semua serba mahal. Jadi seharusnya kita punya standar sendiri jangan hasil kerja dihargai sembarangan," harapnya.