Tanjungpinang, Batamnews - Keberadaan staf khusus (Stafsus) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad dinilai sarat kepentingan politik.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan, jika Gubernur ingin dibantu staf khusus dalam menjalankan roda pemerintah Provinsi Kepulauan tidak perlu menunjukan sampai 18 orang. 

Sebab katanya, di lingkaran Gubernur sudah ada Sekda dan Kepala OPD, Kepala Biro, hingga Pejabat Eselon III dan IV yang sehari-hari dapat membantu tugasnya.

"Saya rasa tak perlulah sebanyak itu, sebaiknya jumlah staf khusus itu dua orang saja atau ditambah tenaga ahli dua orang, itu sebenarnya sudah cukup," kata Boyamin, Senin (31/5/2021).

Baca: KPK Kembali Ingatkan Ansar Terkait Jabatan Stafsus Mantan Narapidana

Ia menganggap keberadaan stafsus Gubernur Kepri yang jumlahnya 18 orang dinilai terlalu gemuk, sehingga akan memberatkan APBD Provinsi Kepri di tengah kondisi keuangan seperti saat ini. 

"Seharusnya kan sesuai kebutuhan saja, lagian tugas staf khusus itu hanya bersifat melakukan kajian atau pengawasan saja," jelasnya.

Dengan jumlah staf khusus mencapai 18 orang itu, Boyamin menilai terkesan semacam politik balas budi atau bagi-bagi jabatan. 

Apalagi, katanya, sangat terlihat jelas jika orang-orang yang diberikan jabatan memiliki peran dalam membantu memenangkan dalam Pilkada.

Baca: Gubernur Kepri Abaikan Saran KPK soal Stafsus?

"Itu kan bukan rahasia umum lagi istilah politik balas budi, kondisi sekarang ini seharusnya pak Gubernur mempertimbangkan itu, kan anggaran itu bisa dijadikan program sifatnya lebih dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui 18 orang orang yang diberikan jabatan staf khusus itu berasal dari tim sukses saat pilkada, parpol pendukung, mantan pejabat yang pernah bermasalah hukum, dosen aktif di sejumlah perguruan tinggi di Kepri dan juga ada sebagai pegiat media sosial (medsos).

Baca: Heboh Beredar Nama Mantan Napi Korupsi Jadi Stafsus Gubernur Kepri