Batam, Batamnews - Pemerintah menjamin seluruh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tetap bisa pulang ke Tanah Air. Jaminan ini juga berlaku bagi PMI yang berstatus ilegal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyatakan jaminan ini diberikan dengan tujuan agar penanganan kepulangan PMI jelang lebaran ini bisa terpantau dengan baik oleh pemerintah. 

“Mereka (PMI) tetap bisa pulang, baik legal maupun ilegal,” ujar Tito usai memantau kepulangan PMI di Pelabuhan Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, pekan lalu. 

Ia menyebutkan, jalur masuk PMI ke Tanah Air dibagi beberapa jalur. Dari Sabah Serawak, dapat melalui Entikong yaitu Pos Lintas Batas Nasional, kemudian dari Sabah dan Tawau ke Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). 

Sementara bagi yang melalui Semenanjung Malaka, dapat melalui Batam, Karimun, dan Tanjung Balai Asahan. 

“Tapi ada yang melalui jalur tikus,” katanya. 

Maka dari itu, bagi PMI yang bagian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ataupun yang masuk ke Malaysia dan Singapura secara ilegal bisa pulang ke Indonesia, dengan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). 

“Nanti diberikan satu surat, berupa SPLP supaya mereka bisa lewat pintu resmi pulang ke Indonesia, nanti saya koordinasikan dengan bu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi),” katanya. 

Upaya tersebut diambil, agar para PMI yang ingin kembali ke Tanah Air tidak melalui jalur tikus. Jika melalui jalur tikus, menurutnya akan dimanfaatkan oleh mafia TPPO. 

“Sama mafia, mereka harus bayar lagi, sampai sini juga nanti ditangkap, kasihan mereka,” katanya.

Selain itu, jika melalui pintu resmi dapat mengontrol pergerakan para PMI, terutama menyangkut mendeteksi Covid-19. Sedangkan jika melalui jalur tikus, maka akan sulit untuk terdeteksi.

“Jadi mendingan jalur resmi, kita bisa deteksi, dites, kalau positif bisa segera dirawat,” ucapnya.