Yangon - Myanmar telah menarik duta besar untuk Inggris setelah menyatakan menentang kudeta militer dan meminta pembebasan pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

Duta besar Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn menyampaikan kepada BBC, negaranya telah “terbelah” dan bisa berisiko menuju perang sipil.

Militer Myanmar menggulingkan kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari, mengklaim telah terjadi kecurangan dalam pemilu yang berlangsung 8 November 2020. Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak dalam pemilu tersebut.

Kyaw Zwar Minn, yang merupakan mantan kolonel militer, mengeluarkan pernyataan pada Senin menyerukan pembebasan Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.

Dia dipuji Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, atas “keberanian dan patriotisme”-nya.

Dalam wawancara berikutnya dengan BBC Burma, Kyaw Zwar Minn mengatakan dia memutuskan mengeluarkan pernyataan tersebut setelah melihat meningkatnya kematian dalam aksi unjuk rasa.

“Saya tidak ingin melihat warga negara Myanmar sekarat. Saya mendorong semua (pengunjuk rasa dan militer) untuk berhenti,” jelasnya, dilansir BBC, Rabu (10/3).

“Negara itu telah begitu terbelah dan kemungkinan berisiko perang sipil. Saya ingin damai,” lanjutnya.

Dia juga kembali menyerukan pembebasan Suu Kyi dan membelanya.

“Suu Kyi menunjuk saya dan saya akan menjalankan perintahnya,” ujarnya.

“Saya meminta dia dan Presiden U Win Myint dibebaskan. Solusinya bukan di New York atau London, solusinya di Naypyitaw (ibu kota Myanmar),” lanjutnya.

Dia menegaskan pernyataan terbarunya bukan mengkhianati negaranya, tapi dia berada di tengah-tengah.

Kyaw Zwar Minn, yang bertugas di London sejak 2013, mengatakan dia tak punya rencana untuk membelot atau mendapatkan suaka di Inggris. Dia menambahkan, Kedutaan Besar Myanmar di Inggris tak punya komunikasi langsung dengan militer.

Pemerintah Myanmar kemudian mengeluarkan pernyataan mengatakan Kyaw Zwar Minn ditarik. Rencananya terbarunya tak diketahui.