Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah memecat jajarannya yang tak bisa mewujudkan janji kampanye sesuai kesepakatan dengan DPRD masing-masing.

"Kalau perlu setiap bulan sekali kepala daerah panggil OPD (organisasi perangkat daerah), camat, bagaimana penjabaran dari janji kampanye kepada saat bapak/ibu jadi calon kepala daerah. Kalau enggak mampu menjabarkan target sesuai kesepakatan dengan DPRD ya ganti saja," kata Tjahjo dalam pidato yang disiarkan YouTube Kementerian PAN-RB, Selasa (2/3/2021).

Tjahjo mengatakan keputusan tegas tersebut diambil untuk memastikan kerja pemerintah dari daerah hingga pusat bisa berjalan cepat. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelayanan publik.

Beberapa di antaranya, seperti pembubaran 33 badan dan lembaga yang dinilai tak berfungsi efektif, pemangkasan jabatan eselon III ke bawah, hingga pembuatan UU Cipta Kerja yang diklaim dapat mempercepat investasi dan izin usaha.

Ia mengaku frustasi dengan lambatnya sejumlah target yang sudah direncanakan kementeriannya bersama lintas kementerian/lembaga lain semenjak awal periode dia menjabat. Tjahjo mengatakan sudah merencanakan banyak hal sejak Januari 2020.

Beberapa di antaranya menyangkut perencanaan birokrasi, rekrutmen, sistem merit, penghargaan, perubahan gaji pokok, tunjangan kinerja hingga pensiun, dan penyederhanaan birokrasi. Rencana dia, semua itu seharusnya dikejar hingga pertengahan tahun 2021.

"Jujur saya sebenarnya agak sedikit frustrasi. Karena target yang saya harapkan ternyata meleset. Meleset karena apa? Karena ada pandemi Covid-19," ujarnya.

Meskipun di tengah pandemi, Tjahjo menegaskan kerja pelayanan publik harus terus berjalan. Untuk itu, pihaknya tetap melakukan berbagai kegiatan secara virtual. Ia pun mendorong pemerintah daerah berupaya serupa.

Ia mengingatkan selain perkara pelayanan publik, banyak tantangan yang perlu diperhatikan kepala daerah dan jajarannya. Tantangan yang paling rentan ditemukan, kata dia, terkait radikalisme dan terorisme, korupsi, narkoba dan bencana alam.