https://www.batamnews.co.id

Husnizar Sebut DPP Demokrat Panggil Apri Sujadi Klarifikasi Soal KPK

Sekretaris DPD Demokrat Kepri, Husnizar Hood. (Dok. Batamnews)

Tanjungpinang - Bupati Bintan, Apri Sujadi mendadak ke Jakarta, Sabtu (28/2/2021). Padahal sehari sebelumnya Apri baru saja dilantik kembali sebagai Bupati Bintan periode 2021-2024, Jumat (27/2/2021).

Kepergian Apri mengundang tanda tanya berbagai pihak. Apalagi sejumlah pejabat Bintan tengah diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengaturan barang kena cukai pada pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Kabupaten Bintan 2016-2018.

Apri sendiri menegaskan dirinya ada urusan parpol ke Jakarta. "Ada urusan parpol," ungkap Ketua DPD Demokrat Provinsi Kepri itu, dijumpai Batamnews di VVIP Bandara Raja Haji Fisabilllah.

Dugaan keberangkatan terkait urusan dengan KPK pun dibantah Apri. "Udah lah nggak usah nanya itu, saya aja santai," sebutnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Dekokrat Provinsi Kepri Husnizar Hood membenarkan kepergian Apri Sujadi ke Jakarta terkait urusan parpol.

"Ya, beliau (Apri) dipanggil DPP (Demokrat)," kata Husnizar di Tanjungpinang, Sabtu (28/2/2021).

Ia menambahkan jika kepergian Apri untuk mengklarifikasi terkait berita-berita yang tersebar beberapa hari ini.

"Kebetulan yang dipanggil DPP hanya beliau (Apri), saya sendiri ada di Tanjungpinang. Mungkin mengklarifikasi berita-berita (penyelidikan KPK) beberapa hari ini," tegasnya.

Namanya dikaitkan dengan kasus yang tengah diselidiki KPK beberapa hari ini di Tanjungpinang

Disinggung terkait kabar Apri Sujadi sudah ditetapkan tersangka KPK, Husnizar mengakui tak mengetahui hal itu.

"Tidak tahu, kami pun dapat infonya dari media. DPP selalu minta info, kami hanya kirim berita-berita yang beredar. Itu ranah KPK yang jawab," ujarnya.

Sebelumnya di kalangan internal Demokrat Kepri beredar isu jika Apri Sujadi ditetapkan tersangka. Husnizar menyebut hal itu hanya asumsi.

"Itu hanya asumsi-asumsi, bual kedai kopi aje. Kita hormati kerja KPK, bagi kami sumbernya harus hanya dari KPK," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri ini.

(sut)