Jakarta - Pegiat media sosial, Denny Siregar menanggapi pemberitaan soal operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melalui akun Twitter pribadinya, Denny Siregar membandingkan KPK yang hanya bisa menangkap ikan teri dengan Kejaksaan RI yang selalu menangkap ikan paus.

"Kenapa @KPK_RI kalau nangkep cuman dapet ikan teri, tapi kalau @KejaksaanRI selalu nangkep ikan paus ??," tulis @Dennysiregar7 seperti dikutip Suara.com--jaringan Batamnews Sabtu (27/2/2021).

Menurut Denny Siregar, itu karena KPK hanya bisa menyadap lalu melakukan OTT dan tidak sanggup mengembangkan kasus korupsi yang canggih.

"Karena @KPK_RI dari dulu bisanya cuman nyadap-nyadap doang, terus OTT. Beritanya yang digedein. Enggak sanggup kembangkan kasus korupsi yang canggih," terang Denny.

"Komisi Penyadapan Korupsi, tepatnya," lanjutnya.

Di cuitan lainnya, Denny Siregar menyinggung anggaran operasional KPK yang tidak seimbang dengan kinerjanya dan hanya menangani kasus kecil.

Sehingga, bagi Denny Siregar hal itu tidak begitu menguntungkan dan KPK tidak balik modal.

"Anggaran operasional @KPK_RI disetujui Rp 1,3 triliun atau seribu tiga ratus milyar rupiah. Dapetnya kasus 1 milyar, 2 milyar. Kapan balik modalnya ??," imbuhnya.

Kemudian Denny Siregar menyarankan pada KPK untuk menyelidiki kasus-kasus yang rumit dan tidak itu-itu saja.

Ia mengaku mendukung KPK untuk menangkap pejabat-pejabat korup.

"Gini lho pemberantasan korupsi itu. Yang diselidiki yang model operasionalnya canggih. Saya dukung @KPK_RI juga tangkep pejabat-pejabat korupsi itu. Tapi mbok ya jangan gitu-gitu aja kerjanya. OTT oke, tapi yang rumit jangan lupa," tutur Denny.

"Coba ke balaikota deh, di sana banyak kasus," pungkasnya.