Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya gerakan politik untuk menggulingkannya dari pimpinan partai. 

Hal itu disampaikan AHY saat konferensi pers di Kantor DPP Demokrat Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2/2021). 

"Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, dilansir kumparan.
 
Tak hanya itu saja, gerakan politik untuk menggulingkan AHY ini melibatkan pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan,  sejumlah menteri diduga sudah memberikan dukungan tersebut.  

Sayangnya,  AHY tak menyebut siapa saja pejabat pemerintah yang terlibat itu.  

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya.  

"Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tambahnya.  

Selain itu, AHY mengaku sudah mendapat banyak laporan dari kadernya yang ditawari ikut dalam gerakan tersebut. Kader yang ditawari ini ada di tingkat pusat dan daerah.  

Selain pejabat di lingkar Jokowi, gerakan ini juga melibatkan eks kader Partai  Demokrat.  

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ujarnya.  

Meski tak menyebutkan nama, dia kemudian merinci pihak-pihak yang tergabung dalam gerakan politik tersebut terdiri dari 5 orang.  

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," ujarnya.  

Hingga kini, AHY pun sudah melakukan rapat pimpinan bersama para pengurus partainya untuk mengatasi gerakan politik tersebut.