Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan sederet program bantuan jaring pengaman sosial (bansos) di 2021. Program bantuan itu bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang kesusahan akibat pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerangkan di APBN 2021 pemerintah sudah menganggarkan Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari dana itu sebesar Rp 45,1 triliun digunakan untuk program kartu sembako.

"Ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp 200 ribu per bulan per penerima. Kemudian PKH disiapkan Rp 28,7 triliun ini untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan," tambahnya saat membuka ratas pagi ini, Selasa (29/12/2020).

Selain itu ada bansos tunai yang anggarannya di 2021 mencapai Rp 12 triliun. Targetnya diberikan untuk 10 juta penerima dengan besaran Rp 300 ribu selama 4 bulan.

Jokowi pun memperingatkan jangan sampai ada yang berani yang melakukan pemotongan dalam penyaluran bansos tunai ini. Dengan proses digitalisasi diharapkan bansos tunai bisa disalurkan langsung ke akun penerima.

"Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-pemotongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke account, rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system. Saya kira itu yang kita inginkan," tegasnya.

Lalu ada program kartu prakerja dengan anggaran Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai dari dana desa sebesar Rp 14,4 triliun, serta diskon tarif listrik selama 6 bulan sebesar Rp 3,78 triliun.